Kejaksaan Negeri (Kejari) Balige menetapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), inisial Drs HP, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana Prajabatan seilai Rp 2,2 Milyar, Kamis (26/8).
Hal ini disampaikan Kajari Balige Timbul Pasatibu melalui Kasie Pidsus Nelson Sembiring saat dikonfirmasi sejumlah pers di ruang kerjanya terkait penanganan sejumlah kasus korupsi. Dalam kasus itu, inisial Drs TT, juga dijadikan tersangka karena selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani pelatihan Parajabatan tersebut.
Kasie Pidsus Kejari Balige, Nelson Sembiring, mengutarakan perbuatan kedua tersangka diilai telah melanggar PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 10 ayat 3 dan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat 4, serta melangar peraturan LAN. Pelatihan Prajabatan Tahun Anggaran (TA) 2006, 2008 dan 2009 yang diperuntukkan untuk Golongan I, II dan III itu menggunakan dana APBD sebesar Rp 2.219.275.300,-.
Menurut Nelson Sembiring TA 2006 dan 2008 ada dianggarkan dengan pelaksanaan pelatihan selama 10 hari, sementara berdasarkan peraturan LAN jadwal pelatihan harus 15 hari. Selain itu dana pelatihan tersebut sudah ditampung dalam APBD Tobasa sementara peserta pelatihan menggunakan biaya sendiri untuk mendaftar. Anggaran dana pelatihan yang telah ditampung dalam APBD TA 2006 dan 2008 itu tidak dipergunakan namun kembali dibebankan dalam APBD TA 2009, dan hal ini dinilai tidak sesuai dengan system pelaksanaan tahun berjalan.
Disamping itu, masih menurut Nelson Sembiring, untuk TA 2009, semua pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada BKD Tobasa sebesar Rp 3,4 Juta tetapi realisasi terjadi pemotongan Rp 1,2 juta per orang. Penyimpangan juga terjadi pada anggaran untuk pembelian buku Diktat Parjabatan bagi 400 an Golongan III sebesar Rp 200 ribu, sementara sesuai petunjuk Badan Diklat Propsu besaran biaya untuk pembelian buku tersebut hanya Rp 100 ribu. “Jadi ada beberapa temuan pelanggaran seperti total lose, penggelembungan dan oembelian buku Dikta,” ujar Nelson seraya menambahkan bahwa negara mengalami kerugian sekira Rp 1 Milyar atas kasus dugaan korupsi itu.
Kadis Pertanian Juga Diperiksa, pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan bagi puluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) se Tobasa senilai Rp 5,1 miliar.
makanya berbuat baiklah selama anda menjadi pelayan jangan berbuat arogan supaya hidup anda nyaman setelah pensiun,biar jangan berurusan dengan penegak hukum
Jumat, 27 Agustus 2010
Selasa, 17 Agustus 2010
”SELAMAT DAN SUKSES SEMOGA DAPAT MENJALANKAN TUGAS SESUAI DENGAN VISI DAN MISI”
LANTIK: Gubsu Syamsul Arifin SE atas nama Presiden RI (kanan) melantik Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu menjadi Bupati/Wakil Bupati Tobasa 2010-2015.
Dihadiri Puluhan Ribu Masyarakat Tobasa dan Anak Rantau
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Syamsul Arifin SE atas nama Presiden RI melantik Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu MSi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir (Tobasa) periode 2010-2015 di gedung DPRD Tobasa, Kamis (12/8).
Usai melantik Bupati/Wakil Bupati Tobasa, selanjutnya Gubsu dalam arahannya menghimbau agar Bupati/Wakil Bupati Tobasa yang telah dilantik harus menjadi pemimpin yang mampu melakukan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera. Namun demikian tidak semua manusia berhasil dalam pekerjannya karena semuanya itu tergantung akan situasi dan kondisi serta kemampuan. “Kadangkala kita tidak sabar melihat kemiskinan, tapi seorang pemimpin harus mampu melakukan perubahan kehidupan masyarakatnya,” ujarnya.
Gubsu mengakui bahwa dirinya telah melihat kehidupan masyarakat Tapanuli yang jauh di bawah garis kemiskinan sehingga Tapanuli layak untuk dibangun. Gubsu meyakini jika masyarakat bersatu maka Tapanuli bisa cepat maju, namun jangan ada yang mengutamakan kepentingan kelompok maupun kepentingan partai. “Saya sudah lihat kehidupan masyarakat, Tapanuli harus dibangun dan layak untuk dibangun. Namun jangan ada kepentingan kelompok atau partai, saya gak suka itu,” ungkap Gubsu yang juga mengutarakan keyakinannya atas figur Bupati Kasmin Simanjuntak dan Wakil Bupati Liberty Pasaribu yang dinilai mampu membangun Kabupaten Tobasa.
Publik mengharapkan Bupati Kasmin Simanjuntak dan wakilnya mampu menggerakkan roda aparatur dengan solid dan kompak, disamping mengangkat pejabat yang memiliki kompetensi namun bukan karena kedekatan. “Bupati dan Wakil bupati juga harus mampu memanfaatkan tokoh yang ada di Tobasa maupun yang ada diperantuan sehingga semua potensi yang ada dapat didayagunakan secara optimal,” mampu meningkatkan sarana infrastruktur jalan antar desa ke kecamatan guna mendukung kelancaran transportasi masyarakat desa ketika akan membawa hasil pertanian dan perkebunannya ke kota. jangan lagi terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi dan harga harus sesuai HET,” Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak didampingi Wakil Bupati Tobasa Liberty Pasaribu dan para isteri dihadapan puluhan ribu masyarakat Tobasa dan anak rantau dalam pidatonya mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat. Bupati Kasmin Simanjuntak juga mengajak seluruh masyarakat bergandengan tangan membangun Tobasa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. “Pemilukada telah usai, mari kita satukan perbedaan menjadi satu kekuatan yang dikonsentrasikan untuk membangun Tobasa,” ujarnya.
Bupati Tobasa yang dikenal bersikap tegas dan jujur ini juga menegaskan akan melakukan perubahan dan meluruskan segala bentuk penyimpangan yang terjadi selama ini. Bupati Kasmin menegaskan penempatan pejabat kepala dinas mengutamakan pejabat yang sudah memenuhi persyaratan dan yang tidak pernah menjabat sebagai kepala dinas walau telah puluhan tahun memangku golongan IVB. “Kami mau meluruskan, walau saya yakin pasti ada yang akan sakit hati. Banyak pejabat yang sudah puluhan tahun menjabat kepala dinas, baik di Tobasa maupun di kabupaten lain. Kita ingin memberikan kesempatan kepada yang lain,” tegasnya.
Bupati Kasmin Simanjuntak juga menyampaikan secara tegas kepada para PNS agar memberikan pelayanan terbaik dan tercepat kepada masyarakat. Ketika masyarakat ingin mengurus KTP harus selesai setengah jam, jangan lagi setengah hari seperti terjadi selama ini. “Saya kawan masyarakat, masyarakat kawan saya. Kalau bikin KTP harus selesai satu jam. Ingat itu,” ujar Bupati Kasmin disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat.
Sebelumnya, Kapolres Tobasa AKBP Musa Tampubolon bersama Ketua Pengadilan Balige Avruts Siahaan SH, Kajari Balige Timbul Pasaribu SH dan Ketua DPRD Tobasa Sahat Panjaitan menyatakan siap mendukung dan membantu Bupati/Wakil Bupati Tobasa dalam upaya mewujudkan visi misinya. Musa Tampubolon juga mengharapkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat agar Kabupaten Tobasa bisa menjadi contoh dalam segala aspek pembangunan. Ketua DPRD Tobasa Sahat Panjaitan juga mengharapkan terjalinnya kerjasama yang baik antara legislatif dengan eksekutif agar Tobasa lebih maju lagi.
Prof Adler Manurung di hadapan puluhan ribu masyarakat juga mengajak secara bersama-sama meningkatkan pembangunan melalui Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam upaya menciptakan masyarakat menjadi pengusaha. Prof Adler juga berjanji membantu Pemkab Tobasa mencari dana dari pusat dan pihak lain, karena dana APBD diyakini tidak mampu membangun Tobasa secara optimal. “Pemilukada telah usai, mari kita bersatu karena persatuan itu sangat penting. Tidak ada lagi pengelompokan,” ujarnya.
Pesan dari orang yang tidak diperhitungkan supaya dalam menentukan jabatanpun hati-hati dengan pejabat yang telah mendekati tim sukses yang sudah mendekat kepada yang mengiginkan tetap pada jabatan yang sedang diembannya. Hati-hati Pak Bupatidan Pak Wakil.terimakasih.....
Dihadiri Puluhan Ribu Masyarakat Tobasa dan Anak Rantau
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Syamsul Arifin SE atas nama Presiden RI melantik Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu MSi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir (Tobasa) periode 2010-2015 di gedung DPRD Tobasa, Kamis (12/8).
Usai melantik Bupati/Wakil Bupati Tobasa, selanjutnya Gubsu dalam arahannya menghimbau agar Bupati/Wakil Bupati Tobasa yang telah dilantik harus menjadi pemimpin yang mampu melakukan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera. Namun demikian tidak semua manusia berhasil dalam pekerjannya karena semuanya itu tergantung akan situasi dan kondisi serta kemampuan. “Kadangkala kita tidak sabar melihat kemiskinan, tapi seorang pemimpin harus mampu melakukan perubahan kehidupan masyarakatnya,” ujarnya.
Gubsu mengakui bahwa dirinya telah melihat kehidupan masyarakat Tapanuli yang jauh di bawah garis kemiskinan sehingga Tapanuli layak untuk dibangun. Gubsu meyakini jika masyarakat bersatu maka Tapanuli bisa cepat maju, namun jangan ada yang mengutamakan kepentingan kelompok maupun kepentingan partai. “Saya sudah lihat kehidupan masyarakat, Tapanuli harus dibangun dan layak untuk dibangun. Namun jangan ada kepentingan kelompok atau partai, saya gak suka itu,” ungkap Gubsu yang juga mengutarakan keyakinannya atas figur Bupati Kasmin Simanjuntak dan Wakil Bupati Liberty Pasaribu yang dinilai mampu membangun Kabupaten Tobasa.
Publik mengharapkan Bupati Kasmin Simanjuntak dan wakilnya mampu menggerakkan roda aparatur dengan solid dan kompak, disamping mengangkat pejabat yang memiliki kompetensi namun bukan karena kedekatan. “Bupati dan Wakil bupati juga harus mampu memanfaatkan tokoh yang ada di Tobasa maupun yang ada diperantuan sehingga semua potensi yang ada dapat didayagunakan secara optimal,” mampu meningkatkan sarana infrastruktur jalan antar desa ke kecamatan guna mendukung kelancaran transportasi masyarakat desa ketika akan membawa hasil pertanian dan perkebunannya ke kota. jangan lagi terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi dan harga harus sesuai HET,” Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak didampingi Wakil Bupati Tobasa Liberty Pasaribu dan para isteri dihadapan puluhan ribu masyarakat Tobasa dan anak rantau dalam pidatonya mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat. Bupati Kasmin Simanjuntak juga mengajak seluruh masyarakat bergandengan tangan membangun Tobasa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. “Pemilukada telah usai, mari kita satukan perbedaan menjadi satu kekuatan yang dikonsentrasikan untuk membangun Tobasa,” ujarnya.
Bupati Tobasa yang dikenal bersikap tegas dan jujur ini juga menegaskan akan melakukan perubahan dan meluruskan segala bentuk penyimpangan yang terjadi selama ini. Bupati Kasmin menegaskan penempatan pejabat kepala dinas mengutamakan pejabat yang sudah memenuhi persyaratan dan yang tidak pernah menjabat sebagai kepala dinas walau telah puluhan tahun memangku golongan IVB. “Kami mau meluruskan, walau saya yakin pasti ada yang akan sakit hati. Banyak pejabat yang sudah puluhan tahun menjabat kepala dinas, baik di Tobasa maupun di kabupaten lain. Kita ingin memberikan kesempatan kepada yang lain,” tegasnya.
Bupati Kasmin Simanjuntak juga menyampaikan secara tegas kepada para PNS agar memberikan pelayanan terbaik dan tercepat kepada masyarakat. Ketika masyarakat ingin mengurus KTP harus selesai setengah jam, jangan lagi setengah hari seperti terjadi selama ini. “Saya kawan masyarakat, masyarakat kawan saya. Kalau bikin KTP harus selesai satu jam. Ingat itu,” ujar Bupati Kasmin disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat.
Sebelumnya, Kapolres Tobasa AKBP Musa Tampubolon bersama Ketua Pengadilan Balige Avruts Siahaan SH, Kajari Balige Timbul Pasaribu SH dan Ketua DPRD Tobasa Sahat Panjaitan menyatakan siap mendukung dan membantu Bupati/Wakil Bupati Tobasa dalam upaya mewujudkan visi misinya. Musa Tampubolon juga mengharapkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat agar Kabupaten Tobasa bisa menjadi contoh dalam segala aspek pembangunan. Ketua DPRD Tobasa Sahat Panjaitan juga mengharapkan terjalinnya kerjasama yang baik antara legislatif dengan eksekutif agar Tobasa lebih maju lagi.
Prof Adler Manurung di hadapan puluhan ribu masyarakat juga mengajak secara bersama-sama meningkatkan pembangunan melalui Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam upaya menciptakan masyarakat menjadi pengusaha. Prof Adler juga berjanji membantu Pemkab Tobasa mencari dana dari pusat dan pihak lain, karena dana APBD diyakini tidak mampu membangun Tobasa secara optimal. “Pemilukada telah usai, mari kita bersatu karena persatuan itu sangat penting. Tidak ada lagi pengelompokan,” ujarnya.
Pesan dari orang yang tidak diperhitungkan supaya dalam menentukan jabatanpun hati-hati dengan pejabat yang telah mendekati tim sukses yang sudah mendekat kepada yang mengiginkan tetap pada jabatan yang sedang diembannya. Hati-hati Pak Bupatidan Pak Wakil.terimakasih.....
SYUKURAN SEKALIGUS PEMBUBARAN TIM KALIBER
Bupati Tobasa, Kasmin Simanjuntak, saat memberikan kata sambutan meyakinkan tim bahwa hubungan tidak ada akan terputus.
• Kasmin Simanjuntak : Yakinlah, Hubungan Kita Tidak Akan Putus
* Liberty Pasaribu : Kemenangan Ini Karena Karunia Tuhan dan Tututan Masyarakat
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu MSi, secara resmi melakukan pembubaran tim pemenangan KALIBER yang dihadiri lima ribuan masyarakat Tobasa bertempat di lapangan parkir kantor Bupati Tobasa, Sabtu (14/8).
Pembubaran tim pemenangan KALIBER atau yang dikenal dekat dengan singkatan Kasmin Liberty atau Kasih Peduli Bermartabat itu berlangsung hikmat diawali dengan acara kebaktian. Selanjutnya acara pembubaran tim pemenangan itu berubah meriah saat dihibur artis kenamaan dari Jakarta, Trio Lamtama dan pelawak Da Togel. Ketua Umum Tim Pemenangan KALIBER, Mangapul Siahaan SSi dalam sambutannya mengutarakan rasa simpati dan kebesaran jiwa serta solidaritas para tim pemenangan selama proses tahapan Pemilukada Tobasa.
Mangapul Siahaan selaku Ketua Umum Tim Pemenangan KALIBER yang dikenal sebagai sosok pemimpin lemah lembut namun tegas itu kepada SIB menghimbau agar tim pemenangan KALIBER walau telah dibubarkan tetap menyokong dengan doa sehingga KALIBER dikuatkan dalam membawa Tobasa kearah yang lebih baik. “Kemesraan ini jangan cepat berlalu. Kebersamaan ini harus tetap terjaga,” ungkapnya.
Ketua Partai Pelopor Kabupaten Tobasa ini juga mengharapkan agar tim pemenangan tetap harus mampu menjadi pioner untuk mengawal dan mensukseskan pembangunan di Kabupaten Tobasa. Menurut Mangapul konsep pembangunan yang akan diterapkan KALIBER adalah secara menyeluruh dan merata sesuai visi misi yang berlandaskan kasih, peduli dan bermartabat. Waki Bupati Tobasa, Liberty Pasaribu, yang diberi kesempatan oleh Bupati Kasmin Simanjuntak untuk terlebih dahulu memberikan kata sambutannya, mengutarakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena suatu perjuangan panjang telah diraih KALIBER beserta tim pemenangan. “Kemenangan itu kita rayakan saat ini. Kemenangan ini karena karunia Tuhan dan tuntutan masyarakat Tobasa yang menginginkan perubahan dan kemajuan,” ujarnya.
Wakil Bupati Tobasa ini juga mengharapkan doa dari masyarakat dan dukungan dari tim pemenangan KALIBER untuk menjadi motivator bagi masyarakatnya dalam upaya mewujudkan visi misi KALIBER. Wakil Bupati Liberty Pasaribu mengharapkan kepada tim pemenangan agar tetap bergandengan tangan, tiada henti, memberikan saran pendapat dan secara bersama melakukan perbaikan-perbaikan di Tobasa. “Para petani dan perkebunan yang ada di pegunungan, para peternak yang ada di pelosok desa itu yang tahu apa yang mereka butuhkan. Kami hanya pelayan. Silahkan datang kepada kami, sampaikan pembangunan apa yang paling dibutuhkan. Mari kita bersatu untuk pembangunan Tobasa,” ujar Liberty Pasaribu disambut tepuk tangan ribuan tim pemenangan seraya meneriakkan yel-yel “Hidup Tobasa…, Hidup Tobasa”.
TITIKKAN AIR MATA
Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak seperti biasanya saat berkampanye terdahulu juga memberikan kesempatan kepada Nyonya Bupati Tobasa, Netty Pardosi, memberikan kata sambutan. Dalam kesempatan itu Netty Pardosi mengutarakan rasa terima kasihnya yang tulus kepada seluruh pendukung dan tim pemenangan KALIBER, dan tampak menitikkan air mata haru diliputi rasa senang. Sepertinya Nyonya Bupati Tobasa yang dikenal rendah hati ini mengenang sejarah perjuangan pemenangan KALIBER yang penuh dengan keluh kesah dan rintangan. Netty Pardosi juga tampak sedih ketika mengutarakan bahwa dirinya tidak melihat dua orang temannya hadir dalam acara tersebut, yang sangat jelas selama tahapan Pemilukada selalu mendampinginya hingga larut malam, bahkan hingga dini hari. “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir maupun yang tidak hadir saat ini. Terima kasih atas pengorbanannya selama mendukung KALIBER, baik secara pikiran, waktu, tenaga dan materi. Ini semua berkat Tuhan,” ujar Netty Pardosi.
Sementara sang kepala desa peraih gelar Profesor dari Amerika yang telah berhasil mewujudkan impiannya menjadi Bupati Tobasa periode 2010-2015 dalam upaya melakukan perubahan, dalam sambutannya menghimbau masyarakat agar tidak segan-segan memberitahu kepadanya apa yang paling penting untuk dibangun. Secara khusus, Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak, menegaskan bahwa dirinya selaku bupati akan melakukan pembangunan optimal bidang sarana jalan dan penerangan listrik. Bupati Kasmin Simanjuntak juga menegaskan akan membangun terminal Ajibata seperti dijanjikannya saat berkampanye di kecamatan tersebut.
GUGAH HATI RAKYAT
Bupati Tobasa yang baru saja dilantik ini masih tidak berubah, dan tetap saja mampu menggugah hati rakyatnya layaknya Gubsu saat berpidato. Sontak saja suasana semakin hidup dan penuh tawa ketika Bupati Kasmin Simanjuntak mengatakan bahwa tidak perlu lagi para kepala dinas mendampingi bupati saat pergi ke gereja seperti yang terjadi sebelumnya, dan tidak perlu lagi bupati dikawal poredes (mobil patroli pengawalan). Tak perlu lagi suara sirine saat bupati melintasi jalanan,” ujar Bupati Kasmin disambut tawa.
Bupati Tobasa juga mengajak para tim pemenangan dan masyarakat untuk saling mendoakan dan berhubungan dalam upaya melakukan perbaikan di Kabupaten Tobasa. Bupati Tobasa juga menyampaikan agar masyarakat yang tidak bisa secara langsung menyampaikan permohonannya sekaitan dengan pembangunan, dapat disampaikan melalui tim pemenangan yang ada di kecamatan maupun di pedesaan. Namun demikian permohonan pembangunan harus yang bersifat prioritas. “Yakinlah, hubungan kita tidak akan putus. Mungkin akan dibentuk perkumpulan, atau apapun namanya, yang berkaitan dengan KALIBER. Mari kita saling mendoakan,” ujar Bupati Tobasa yang selanjutnya mendendangkan lagu Iwan Fals “Kemesraan” secara bersama dengan Wakil Bupati Tobasa serta para tim pemenangan. Kemudian Personil Trio Lamtama, Nixon Simanjuntak, mengakhiri kata dengan kalimat agar Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu tetap bersatu kokoh.
• Kasmin Simanjuntak : Yakinlah, Hubungan Kita Tidak Akan Putus
* Liberty Pasaribu : Kemenangan Ini Karena Karunia Tuhan dan Tututan Masyarakat
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu MSi, secara resmi melakukan pembubaran tim pemenangan KALIBER yang dihadiri lima ribuan masyarakat Tobasa bertempat di lapangan parkir kantor Bupati Tobasa, Sabtu (14/8).
Pembubaran tim pemenangan KALIBER atau yang dikenal dekat dengan singkatan Kasmin Liberty atau Kasih Peduli Bermartabat itu berlangsung hikmat diawali dengan acara kebaktian. Selanjutnya acara pembubaran tim pemenangan itu berubah meriah saat dihibur artis kenamaan dari Jakarta, Trio Lamtama dan pelawak Da Togel. Ketua Umum Tim Pemenangan KALIBER, Mangapul Siahaan SSi dalam sambutannya mengutarakan rasa simpati dan kebesaran jiwa serta solidaritas para tim pemenangan selama proses tahapan Pemilukada Tobasa.
Mangapul Siahaan selaku Ketua Umum Tim Pemenangan KALIBER yang dikenal sebagai sosok pemimpin lemah lembut namun tegas itu kepada SIB menghimbau agar tim pemenangan KALIBER walau telah dibubarkan tetap menyokong dengan doa sehingga KALIBER dikuatkan dalam membawa Tobasa kearah yang lebih baik. “Kemesraan ini jangan cepat berlalu. Kebersamaan ini harus tetap terjaga,” ungkapnya.
Ketua Partai Pelopor Kabupaten Tobasa ini juga mengharapkan agar tim pemenangan tetap harus mampu menjadi pioner untuk mengawal dan mensukseskan pembangunan di Kabupaten Tobasa. Menurut Mangapul konsep pembangunan yang akan diterapkan KALIBER adalah secara menyeluruh dan merata sesuai visi misi yang berlandaskan kasih, peduli dan bermartabat. Waki Bupati Tobasa, Liberty Pasaribu, yang diberi kesempatan oleh Bupati Kasmin Simanjuntak untuk terlebih dahulu memberikan kata sambutannya, mengutarakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena suatu perjuangan panjang telah diraih KALIBER beserta tim pemenangan. “Kemenangan itu kita rayakan saat ini. Kemenangan ini karena karunia Tuhan dan tuntutan masyarakat Tobasa yang menginginkan perubahan dan kemajuan,” ujarnya.
Wakil Bupati Tobasa ini juga mengharapkan doa dari masyarakat dan dukungan dari tim pemenangan KALIBER untuk menjadi motivator bagi masyarakatnya dalam upaya mewujudkan visi misi KALIBER. Wakil Bupati Liberty Pasaribu mengharapkan kepada tim pemenangan agar tetap bergandengan tangan, tiada henti, memberikan saran pendapat dan secara bersama melakukan perbaikan-perbaikan di Tobasa. “Para petani dan perkebunan yang ada di pegunungan, para peternak yang ada di pelosok desa itu yang tahu apa yang mereka butuhkan. Kami hanya pelayan. Silahkan datang kepada kami, sampaikan pembangunan apa yang paling dibutuhkan. Mari kita bersatu untuk pembangunan Tobasa,” ujar Liberty Pasaribu disambut tepuk tangan ribuan tim pemenangan seraya meneriakkan yel-yel “Hidup Tobasa…, Hidup Tobasa”.
TITIKKAN AIR MATA
Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak seperti biasanya saat berkampanye terdahulu juga memberikan kesempatan kepada Nyonya Bupati Tobasa, Netty Pardosi, memberikan kata sambutan. Dalam kesempatan itu Netty Pardosi mengutarakan rasa terima kasihnya yang tulus kepada seluruh pendukung dan tim pemenangan KALIBER, dan tampak menitikkan air mata haru diliputi rasa senang. Sepertinya Nyonya Bupati Tobasa yang dikenal rendah hati ini mengenang sejarah perjuangan pemenangan KALIBER yang penuh dengan keluh kesah dan rintangan. Netty Pardosi juga tampak sedih ketika mengutarakan bahwa dirinya tidak melihat dua orang temannya hadir dalam acara tersebut, yang sangat jelas selama tahapan Pemilukada selalu mendampinginya hingga larut malam, bahkan hingga dini hari. “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir maupun yang tidak hadir saat ini. Terima kasih atas pengorbanannya selama mendukung KALIBER, baik secara pikiran, waktu, tenaga dan materi. Ini semua berkat Tuhan,” ujar Netty Pardosi.
Sementara sang kepala desa peraih gelar Profesor dari Amerika yang telah berhasil mewujudkan impiannya menjadi Bupati Tobasa periode 2010-2015 dalam upaya melakukan perubahan, dalam sambutannya menghimbau masyarakat agar tidak segan-segan memberitahu kepadanya apa yang paling penting untuk dibangun. Secara khusus, Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak, menegaskan bahwa dirinya selaku bupati akan melakukan pembangunan optimal bidang sarana jalan dan penerangan listrik. Bupati Kasmin Simanjuntak juga menegaskan akan membangun terminal Ajibata seperti dijanjikannya saat berkampanye di kecamatan tersebut.
GUGAH HATI RAKYAT
Bupati Tobasa yang baru saja dilantik ini masih tidak berubah, dan tetap saja mampu menggugah hati rakyatnya layaknya Gubsu saat berpidato. Sontak saja suasana semakin hidup dan penuh tawa ketika Bupati Kasmin Simanjuntak mengatakan bahwa tidak perlu lagi para kepala dinas mendampingi bupati saat pergi ke gereja seperti yang terjadi sebelumnya, dan tidak perlu lagi bupati dikawal poredes (mobil patroli pengawalan). Tak perlu lagi suara sirine saat bupati melintasi jalanan,” ujar Bupati Kasmin disambut tawa.
Bupati Tobasa juga mengajak para tim pemenangan dan masyarakat untuk saling mendoakan dan berhubungan dalam upaya melakukan perbaikan di Kabupaten Tobasa. Bupati Tobasa juga menyampaikan agar masyarakat yang tidak bisa secara langsung menyampaikan permohonannya sekaitan dengan pembangunan, dapat disampaikan melalui tim pemenangan yang ada di kecamatan maupun di pedesaan. Namun demikian permohonan pembangunan harus yang bersifat prioritas. “Yakinlah, hubungan kita tidak akan putus. Mungkin akan dibentuk perkumpulan, atau apapun namanya, yang berkaitan dengan KALIBER. Mari kita saling mendoakan,” ujar Bupati Tobasa yang selanjutnya mendendangkan lagu Iwan Fals “Kemesraan” secara bersama dengan Wakil Bupati Tobasa serta para tim pemenangan. Kemudian Personil Trio Lamtama, Nixon Simanjuntak, mengakhiri kata dengan kalimat agar Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu tetap bersatu kokoh.
UUD 45 PASAL 29 AYAT 1 HAMPIR BERUBAH
TUNTUT KEBEBASAN BERAGAMA: Massa dari forum Solidaritas kebebasan Beragama berunjuk rasa menuntut hak atas kebebasan Beribadah di kawasan Silang Monas, Jakarta, Minggu (15/8). Mereka mengecam tindak kekerasan dalam proses penyegelan tanah yang akan dijadikan rumah Ibadah Jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Bekasi dan menuntut Pemerintah menjamin hak-hak Negara untuk beribadah, beragama, dan berkeyakinan.
Solidaritas Untuk HKBP
Jakarta (SIB)
Guyuran hujan lebat dan ketatnya penjagaan yang dilakukan oleh ratusan aparat kepolisian tak menyurutkan semangat sekitar seribuan umat untuk mengikuti kebaktian yang digelar terbuka di Monas, Jakarta, Minggu (15/8). Ibadah yang digelar Forum Solidaritas Kebebasan Beragama ini merupakan bentuk solidaritas atas kekerasan yang dialami jemaat HKBP Pondok Timur Indah, Bekasi saat menjalankan ibadah beberapa waktu lalu.
Awalnya kebaktian dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 di depan istana Presiden. Ketatnya penjagaan di sekitar istana membuat tempat kebaktian dipindahkan ke dekat patung kuda kencana di Monas, dan baru dimulai setengah jam kemudian.
Kebaktian diawali dengan menyanyikan lagu puji-pujian yang diambil dari Kidung Jemaat. Dan dilanjutkan dengan khotbah yang disampaikan Pdt. STP. Siahaan.
Dalam khotbahnya, Pdt. STP. Siahaan mengatakan keberadaan umat yang menggelar kebaktian terbuka di dekat istana Presiden bukan hanya untuk HKBP dan Kristen, tetapi untuk bangsa dan negara. “Kita disini bukan hanya untuk HKBP , bukan hanya untuk Kristen tapi untuk bangsa ini,”ujar Siahaan.
Ia juga menegaskan, ibadah dilaksanakan bukan untuk meminta Pemerintah membubarkan organisasi manapun. “Kita disini karena kecintaan kita kepada bangsa, kepada bapak Presiden. Kita mau menyampaikan aspirasi dengan santun,” ujar Siahaan.
Dalam kesempatan itu, Siahaan juga menilai saat ini adalah momentum yang tepat meminta kepada Presiden, terutama dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia agar teguh menjalankan Pancasila dan UUD. “Pemerintah adalah pemerintah yang gagal bila belum mampu menjamin kebebasan beragama. Perlu diingat, kita bukan pendatang di negeri ini, kita bukan juga warga kelas dua dan kelas tiga. Kita ingin diperlakukan sama,”tegasnya.
Menurutnya, umat Kristen sangat menyadari bahwa untuk mendirikan gereja perlu ijin agar nyaman dan agar sesuai dengan tata kota. “Tetapi apakah untuk berdoa dan beribadah harus ada ijin?. Jika ada yang melarang, itu adalah merampas hak Tuhan.
Negara harus mengatur, tapi bukan membiarkan orang lain menghalangi,”ujarnya.
NEGARA HARUS BERI JAMINAN
Sementara Humas Forum Solidaritas Kebebasan Beragama, Saor Siagian, SH dalam siaran persnya menyatakan belakangan ini negara tidak menunjukkan konsistensi dalam memberikan perlindungan dan penghormatan kebebasan beribadah. Negara telah melakukan pembiaran terhadap ormas tertentu untuk melakukan serangan dan kekerasan terhadap umat. “Kebebasan menjalankan ibadah telah dirampas,” ujar Saor Siagian.
Atas situasi ini, Saor mengatakan pihaknya mendesak Presiden untuk bertanggungjawab menjamin hak-hak warga menjalankan ibadah dan menindak tegas pelaku-pelaku tindak kekerasan. “Negara juga harus mencabut peraturan yang sifatnya diskriminatif, yang membelenggu hak atas kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan. Jika ini tidak dilakukan, maka jangan salahkan jika kami mengambil tempat melakukan ibadah di sekitar istana ini,”ujar Saor.
Minta Presiden Perhatikan Maraknya Penutupan Gereja dan Kekerasan Atas Nama Agama
Ribuan orang yang tergabung dalam massa “Forum Solidaritas Kerukunan Umat Beragama” berunjuk rasa di Silang Monas meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperhatikan maraknya penutupan gereja dan kekerasan atas nama agama, Minggu (15/8).
Para umat Kristen yang ikut dalam unjuk rasa bahkan menggelar kebaktian di dekat istana negara. Mereka berdoa agar Presiden SBY dibukakan mata hatinya sehingga bisa melihat keresahan para umat beragama khususnya kebebasan beribadah.
“Kami turut berduka dalam merayakan Indonesia merdeka dan paling tidak umat yang datang ini merasa kami turut berduka cita sehingga kami menggunakan baju hitam dan membawa bendera setengah tiang karena sebelum merdeka belum pernah umat beragama saat ibadah dikejar-kejar,” ujar Humas Solidaritas Kerukunan Umat Beragama Saor Siagian.
Aksi juga dihadiri para tokoh lintas agama itu mendesak presiden agar menginstruksikan Menko Polkam segera menangani kasus tersebut. Dengan demikian seluruh umat beragama bisa menjalankan ibadah dengan aman seperti yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
TUNTUT KEBEBASAN BERAGAMA
Massa yang tergabung dalam “Forum Solidaritas Kerukunan Umat Beragama” juga menuntut pemerintah memperhatikan kebebasan beragama terkait pelarangan ibadah terhadap jemaaat HKBP Pondok Timur di Bekasi, Jawa Barat.
Selain diikuti tokoh dan jemaat HKBP, aksi damai juga dihadiri anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Pemuda Katolik, Hindu dan Budha. Mereka menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas jaminan kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.
Aksi ini sekaligus sebagai bentuk keprihatinan atas penyerangan terhadap jemaat HKBP Pondok Timur Bekasi Jawa Barat yang tengah beribadah oleh ormas setempat.
Aksi di Depan Istana, Umat Lintas-Agama Ingin ‘Bangunkan’ Presiden
Ibadah jemaat HKBP Pondok Timur, Bekasi, di dekat Istana Merdeka, juga dihadiri umat lintas-agama. Mereka memberi dukungan moral kepada jemaat yang sedang berjuang untuk mendapatkan kebebasan beribadah.
“Kita akan bergabung untuk memberikan penguatan moral terhadap keluarga warga negara yang sedang memperjuangkan hak mereka yang paling dasar yaitu beribadah,” kata anggota Kaukus Pancasila Parlemen, Eva Kusuma Sundari, yang hadir dalam acara, kepada detikcom, Minggu (15/8).
Acara juga dihadiri sejumlah tokoh lintas agama seperti Pdt Yewangoe, Franz Magnis Suseno, dan Musdah Mulia.
“Semoga ‘membangunkan’ presiden terhadap tugas utama beliau untuk memimpin negara berdasar konstitusi untuk memberikan perlindungan ke semua warga negara untuk beribadah tanpa diskriminasi,” kata politikus PDIP ini.
Eva menambahkan, kepemimpinan presiden itu sangat terkait dengan bagaimana mengoptimalkan peran polisi untuk memberikan perlindungan kepada warga negara.
“Pesan utama dari kebaktian dan keterlibatan kami adalah menggugah dan mengingatkan presiden terhadap tugas beliau untuk menjamin rakyat bebas beribadah,” kata Eva.
Aktivis kebebasan beragama dan beribadah, Ulil Abshar Abdala mendukung ide pelaksanaan ibadah jemaat HKBP di depan Istana sebagai aksi protes mereka atas tindakan sewenang-sewenang ormas di Bekasi.
“Semoga pemerintah dengan begini makin terketuk, yakni presiden dan penegak hukum yang ada di bawah wewenangnya,” kata Ulil yang juga politikus Partai Demokrat ini.
Ulil menambahkan, hukuman 5 tahun yang baru dijatuhkan pengadilan Malaysia bagi warga negaranya yang membakar gereja, hendaknya bisa menjadi preseden bagi penegakan hukum di Indonesia.
Sementara itu sebelumnya koordinator umat aksi Pdt Erwin Marbun mengatakan, seribuan warga yang hadir akan mengenakan pakaian hitam-hitam.
“Hitam-hitam mencirikan kedukaan kita semua atas kebebasan beragama di negeri ini,” kata koordinator umum aksi, Pdt Erwin Marbun kepada detikcom.
Erwin mengatakan, dalam aksi juga digelar ibadah sesaat yang dilakukan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur, Bekasi, yang selama ini mengalami kekerasan saat melangsungkan ibadah di daerahnya.
“Ini menunjukkan susahnya beribadah di negeri ini. Kita akan meminta presiden menindak mereka yang melakukan kekerasan dan mengancam kebebasan beragama,” kata Erwin.
Erwin menambahkan, ada pikiran di kalangan penggagas bahwa aksi akan dilakukan setiap hari Minggu di depan Istana, sampai presiden benar-benar melakukan tindakan yang nyata dalam menjamin kebebasan beragama.
“Sampai tindakan presiden sungguh-sungguh mengayomi warga negaranya,” kata dia.
Dilarang Dekati Istana, Forum Lintas Agama Demo di Patung Kuda
Niat Forum Solidaritas Kebebasan Beragama menggelar demonstrasi di depan Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, tidak dapat terlaksana. Polisi menghentikan mereka di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha karena di Istana ada persiapan HUT ke-65 RI.
Petugas kemudian mengarahkan 700 orang demonstran itu ke pintu masuk Monas yang terletak tidak jauh dari Bundaran Patung Kuda. Para demonstran yang mengenakan pakaian serba hitam ini kemudian menggelar orasi, Minggu (15/8).
“Presiden harus bertanggung jawab atas hak warganya beribadah. Negara juga harus menindak tegas para pelaku yang melakukan kekerasan pada kelompok agama tertentu yang melakukan ibadahnya,” kata salah seorang orator di mobil bak terbuka yang telah diberi pengeras suara.
Demonstrasi itu membuat lalu lintas di sekitar Monas tersendat. Kendaraan dari arah Kota menuju HI menjadi merayap. Kepadatan juga terjadi di ruas Kota menuju Gambir.
Terlihat sekitar 100 orang petugas kepolisian dari Kesatuan Brimob dan Samapta mengawal para demonstran itu. Sedangkan beberapa polisi lalu lintas mengatur lalu lintas di sekitar Bundaran Kuda.
Meski Istana Steril Jelang 17 Agustus, Massa Lintas Agama Dipersilakan Demo
Massa yang menamakan diri Umat Lintas-Agama seyogianya menggelar demonstrasi di depan Istana Merdeka. Namun, kawasan Istana kini sudah disterilkan dalam rangka persiapan upacara peringatan kemerdekaan ke-65 RI.
“(Kawasan Istana) sudah disterilkan,” kata Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Hamidin saat dihubungi wartawan, Minggu (15/8).
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, massa dipersilakan untuk berdemo di situ asal tidak anarkis. Menurut Boy, demo merupakan hak bagi setiap warga negara.
Karena itu, polisi akan memberikan pelayanan pengamanan bagi peserta demo. “Nggak apa-apa kalau mau demo, silakan saja asal damai. Yang tidak boleh, demo anarkis,” kata Boy.
Boy mengatakan, Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan dari Umat Lintas Agama terkait aksi yang akan mereka gelar itu. Dia menambahkan, kepolisian telah menyiapkan pengamanan dalam aksi yang mereka gelar di depan Istana.
“Anggota sudah ada yang selalu stand by setiap saat di sana untuk melakukan pengamanan,” katanya.
Solidaritas Untuk HKBP
Jakarta (SIB)
Guyuran hujan lebat dan ketatnya penjagaan yang dilakukan oleh ratusan aparat kepolisian tak menyurutkan semangat sekitar seribuan umat untuk mengikuti kebaktian yang digelar terbuka di Monas, Jakarta, Minggu (15/8). Ibadah yang digelar Forum Solidaritas Kebebasan Beragama ini merupakan bentuk solidaritas atas kekerasan yang dialami jemaat HKBP Pondok Timur Indah, Bekasi saat menjalankan ibadah beberapa waktu lalu.
Awalnya kebaktian dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 di depan istana Presiden. Ketatnya penjagaan di sekitar istana membuat tempat kebaktian dipindahkan ke dekat patung kuda kencana di Monas, dan baru dimulai setengah jam kemudian.
Kebaktian diawali dengan menyanyikan lagu puji-pujian yang diambil dari Kidung Jemaat. Dan dilanjutkan dengan khotbah yang disampaikan Pdt. STP. Siahaan.
Dalam khotbahnya, Pdt. STP. Siahaan mengatakan keberadaan umat yang menggelar kebaktian terbuka di dekat istana Presiden bukan hanya untuk HKBP dan Kristen, tetapi untuk bangsa dan negara. “Kita disini bukan hanya untuk HKBP , bukan hanya untuk Kristen tapi untuk bangsa ini,”ujar Siahaan.
Ia juga menegaskan, ibadah dilaksanakan bukan untuk meminta Pemerintah membubarkan organisasi manapun. “Kita disini karena kecintaan kita kepada bangsa, kepada bapak Presiden. Kita mau menyampaikan aspirasi dengan santun,” ujar Siahaan.
Dalam kesempatan itu, Siahaan juga menilai saat ini adalah momentum yang tepat meminta kepada Presiden, terutama dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia agar teguh menjalankan Pancasila dan UUD. “Pemerintah adalah pemerintah yang gagal bila belum mampu menjamin kebebasan beragama. Perlu diingat, kita bukan pendatang di negeri ini, kita bukan juga warga kelas dua dan kelas tiga. Kita ingin diperlakukan sama,”tegasnya.
Menurutnya, umat Kristen sangat menyadari bahwa untuk mendirikan gereja perlu ijin agar nyaman dan agar sesuai dengan tata kota. “Tetapi apakah untuk berdoa dan beribadah harus ada ijin?. Jika ada yang melarang, itu adalah merampas hak Tuhan.
Negara harus mengatur, tapi bukan membiarkan orang lain menghalangi,”ujarnya.
NEGARA HARUS BERI JAMINAN
Sementara Humas Forum Solidaritas Kebebasan Beragama, Saor Siagian, SH dalam siaran persnya menyatakan belakangan ini negara tidak menunjukkan konsistensi dalam memberikan perlindungan dan penghormatan kebebasan beribadah. Negara telah melakukan pembiaran terhadap ormas tertentu untuk melakukan serangan dan kekerasan terhadap umat. “Kebebasan menjalankan ibadah telah dirampas,” ujar Saor Siagian.
Atas situasi ini, Saor mengatakan pihaknya mendesak Presiden untuk bertanggungjawab menjamin hak-hak warga menjalankan ibadah dan menindak tegas pelaku-pelaku tindak kekerasan. “Negara juga harus mencabut peraturan yang sifatnya diskriminatif, yang membelenggu hak atas kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan. Jika ini tidak dilakukan, maka jangan salahkan jika kami mengambil tempat melakukan ibadah di sekitar istana ini,”ujar Saor.
Minta Presiden Perhatikan Maraknya Penutupan Gereja dan Kekerasan Atas Nama Agama
Ribuan orang yang tergabung dalam massa “Forum Solidaritas Kerukunan Umat Beragama” berunjuk rasa di Silang Monas meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperhatikan maraknya penutupan gereja dan kekerasan atas nama agama, Minggu (15/8).
Para umat Kristen yang ikut dalam unjuk rasa bahkan menggelar kebaktian di dekat istana negara. Mereka berdoa agar Presiden SBY dibukakan mata hatinya sehingga bisa melihat keresahan para umat beragama khususnya kebebasan beribadah.
“Kami turut berduka dalam merayakan Indonesia merdeka dan paling tidak umat yang datang ini merasa kami turut berduka cita sehingga kami menggunakan baju hitam dan membawa bendera setengah tiang karena sebelum merdeka belum pernah umat beragama saat ibadah dikejar-kejar,” ujar Humas Solidaritas Kerukunan Umat Beragama Saor Siagian.
Aksi juga dihadiri para tokoh lintas agama itu mendesak presiden agar menginstruksikan Menko Polkam segera menangani kasus tersebut. Dengan demikian seluruh umat beragama bisa menjalankan ibadah dengan aman seperti yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
TUNTUT KEBEBASAN BERAGAMA
Massa yang tergabung dalam “Forum Solidaritas Kerukunan Umat Beragama” juga menuntut pemerintah memperhatikan kebebasan beragama terkait pelarangan ibadah terhadap jemaaat HKBP Pondok Timur di Bekasi, Jawa Barat.
Selain diikuti tokoh dan jemaat HKBP, aksi damai juga dihadiri anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Pemuda Katolik, Hindu dan Budha. Mereka menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas jaminan kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.
Aksi ini sekaligus sebagai bentuk keprihatinan atas penyerangan terhadap jemaat HKBP Pondok Timur Bekasi Jawa Barat yang tengah beribadah oleh ormas setempat.
Aksi di Depan Istana, Umat Lintas-Agama Ingin ‘Bangunkan’ Presiden
Ibadah jemaat HKBP Pondok Timur, Bekasi, di dekat Istana Merdeka, juga dihadiri umat lintas-agama. Mereka memberi dukungan moral kepada jemaat yang sedang berjuang untuk mendapatkan kebebasan beribadah.
“Kita akan bergabung untuk memberikan penguatan moral terhadap keluarga warga negara yang sedang memperjuangkan hak mereka yang paling dasar yaitu beribadah,” kata anggota Kaukus Pancasila Parlemen, Eva Kusuma Sundari, yang hadir dalam acara, kepada detikcom, Minggu (15/8).
Acara juga dihadiri sejumlah tokoh lintas agama seperti Pdt Yewangoe, Franz Magnis Suseno, dan Musdah Mulia.
“Semoga ‘membangunkan’ presiden terhadap tugas utama beliau untuk memimpin negara berdasar konstitusi untuk memberikan perlindungan ke semua warga negara untuk beribadah tanpa diskriminasi,” kata politikus PDIP ini.
Eva menambahkan, kepemimpinan presiden itu sangat terkait dengan bagaimana mengoptimalkan peran polisi untuk memberikan perlindungan kepada warga negara.
“Pesan utama dari kebaktian dan keterlibatan kami adalah menggugah dan mengingatkan presiden terhadap tugas beliau untuk menjamin rakyat bebas beribadah,” kata Eva.
Aktivis kebebasan beragama dan beribadah, Ulil Abshar Abdala mendukung ide pelaksanaan ibadah jemaat HKBP di depan Istana sebagai aksi protes mereka atas tindakan sewenang-sewenang ormas di Bekasi.
“Semoga pemerintah dengan begini makin terketuk, yakni presiden dan penegak hukum yang ada di bawah wewenangnya,” kata Ulil yang juga politikus Partai Demokrat ini.
Ulil menambahkan, hukuman 5 tahun yang baru dijatuhkan pengadilan Malaysia bagi warga negaranya yang membakar gereja, hendaknya bisa menjadi preseden bagi penegakan hukum di Indonesia.
Sementara itu sebelumnya koordinator umat aksi Pdt Erwin Marbun mengatakan, seribuan warga yang hadir akan mengenakan pakaian hitam-hitam.
“Hitam-hitam mencirikan kedukaan kita semua atas kebebasan beragama di negeri ini,” kata koordinator umum aksi, Pdt Erwin Marbun kepada detikcom.
Erwin mengatakan, dalam aksi juga digelar ibadah sesaat yang dilakukan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur, Bekasi, yang selama ini mengalami kekerasan saat melangsungkan ibadah di daerahnya.
“Ini menunjukkan susahnya beribadah di negeri ini. Kita akan meminta presiden menindak mereka yang melakukan kekerasan dan mengancam kebebasan beragama,” kata Erwin.
Erwin menambahkan, ada pikiran di kalangan penggagas bahwa aksi akan dilakukan setiap hari Minggu di depan Istana, sampai presiden benar-benar melakukan tindakan yang nyata dalam menjamin kebebasan beragama.
“Sampai tindakan presiden sungguh-sungguh mengayomi warga negaranya,” kata dia.
Dilarang Dekati Istana, Forum Lintas Agama Demo di Patung Kuda
Niat Forum Solidaritas Kebebasan Beragama menggelar demonstrasi di depan Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, tidak dapat terlaksana. Polisi menghentikan mereka di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha karena di Istana ada persiapan HUT ke-65 RI.
Petugas kemudian mengarahkan 700 orang demonstran itu ke pintu masuk Monas yang terletak tidak jauh dari Bundaran Patung Kuda. Para demonstran yang mengenakan pakaian serba hitam ini kemudian menggelar orasi, Minggu (15/8).
“Presiden harus bertanggung jawab atas hak warganya beribadah. Negara juga harus menindak tegas para pelaku yang melakukan kekerasan pada kelompok agama tertentu yang melakukan ibadahnya,” kata salah seorang orator di mobil bak terbuka yang telah diberi pengeras suara.
Demonstrasi itu membuat lalu lintas di sekitar Monas tersendat. Kendaraan dari arah Kota menuju HI menjadi merayap. Kepadatan juga terjadi di ruas Kota menuju Gambir.
Terlihat sekitar 100 orang petugas kepolisian dari Kesatuan Brimob dan Samapta mengawal para demonstran itu. Sedangkan beberapa polisi lalu lintas mengatur lalu lintas di sekitar Bundaran Kuda.
Meski Istana Steril Jelang 17 Agustus, Massa Lintas Agama Dipersilakan Demo
Massa yang menamakan diri Umat Lintas-Agama seyogianya menggelar demonstrasi di depan Istana Merdeka. Namun, kawasan Istana kini sudah disterilkan dalam rangka persiapan upacara peringatan kemerdekaan ke-65 RI.
“(Kawasan Istana) sudah disterilkan,” kata Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Hamidin saat dihubungi wartawan, Minggu (15/8).
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, massa dipersilakan untuk berdemo di situ asal tidak anarkis. Menurut Boy, demo merupakan hak bagi setiap warga negara.
Karena itu, polisi akan memberikan pelayanan pengamanan bagi peserta demo. “Nggak apa-apa kalau mau demo, silakan saja asal damai. Yang tidak boleh, demo anarkis,” kata Boy.
Boy mengatakan, Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan dari Umat Lintas Agama terkait aksi yang akan mereka gelar itu. Dia menambahkan, kepolisian telah menyiapkan pengamanan dalam aksi yang mereka gelar di depan Istana.
“Anggota sudah ada yang selalu stand by setiap saat di sana untuk melakukan pengamanan,” katanya.
Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2011
* Aliran Dana APBN ke Daerah Mencapai 60%
* Belanja Bantuan Sosial Naik, Menjadi Rp 78,3 Triliun
* Peran Gubernur Dioptimalkan Sesuai PP No 19/2010
* 2011 Gaji PNS/TNI/Polri dan Pensiunan Naik 10 Persen
Jakarta (SIB)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (16/8) menyampaikan pidato pengantar nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 di hadapan anggota DPR dan DPD di Gedung DPR/MPR RI Jakarta.
Bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan, pidato Presiden ini cukup menggembirakan karena pemerintah menganggarkan kenaikan gaji 10% serta pemberian gaji dan pensiunan ke-13 sebagaimana yang sudah terealisasi tahun ini. Selain itu presiden juga memaparkan secara rinci sasaran yang akan dicapai tahun 2011 mendatang, khususnya menyangkut pertumbuhan ekonomi yang direncanakan 6,3 persen. Ini dapat dicapai dengan peningkatan dana alokasi khusus dan umum serta belanja bantuan sosial ke daerah yang mencapai Rp 78,3 triliun.
Dalam RAPBN 2011 itu, pendapatan negara dan hibah direncanakan Rp 1.086,4 triliun atau naik 9,5 persen dari target APBN 2010. Sementara belanja negara Rp 1.202 triliun atau naik 6,7 persen. Sehingga RAPBN 2011 mengalami defisit Rp 115,7 triliun atau 1,7 persen dari PDB.
Seiring dengan meningkatnya terus aliran dana APBN ke daerah yang untuk 2011 mencapai 60 persen maka pemerintah pusat akan lebih mengoptimalkan peran gubernur sesuai dengan PP No 19 tahun 2010 yang mengamanatkan peran gubernur melakukan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar propinsi dengan instansi vertikal, antarinstansi vertikal, serta antarkabupaten/kota di wilayah propinsi.
Berikut uraian pidato kepala negara selengkapnya.
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin sekalian yang saya muliakan, Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, alhamdullillah, pada siang hari ini, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk mengikuti sidang lanjutan yang terhormat ini.
Setelah tadi pagi saya menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada kesempatan ini, ijinkan saya untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya, ke hadapan Sidang Dewan Yang Terhormat ini.
Saudara-saudara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2011, telah kita susun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi terkini, baik domestik maupun internasional. RAPBN juga disusun dengan sasaran jangka menengah yang ingin kita capai, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RAPBN 2011 disusun dengan berpedoman pada Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011. RAPBN 2011 juga disusun dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) serta pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), yang disampaikan dalam Forum Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2011 beberapa waktu yang lalu.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak pertengahan tahun 2009 lalu, perekonomian global sesungguhnya memperlihatkan perkembangan yang positif. Keadaan yang makin baik ini berlanjut hingga semester I tahun 2010.
Namun, di tengah membaiknya kondisi perekonomian global, dunia dicemaskan oleh krisis utang dan keuangan Yunani yang dampaknya meluas menjadi penurunan kepercayaan pasar terhadap stabilitas keuangan di kawasan Uni Eropa. Sementara itu, sejumlah indikator mengisyaratkan bahwa kebangkitan kembali ekonomi Amerika Serikat ternyata lebih lambat daripada yang diperkirakan semula. Alhamdulillah, di kawasan Asia kebangkitan ekonomi masih terus bergulir.
Di tengah pemulihan perekonomian global, yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian itu, perekonomian Indonesia terus menunjukkan perbaikan.
Beberapa indikator ekonomi utama, seperti neraca pembayaran, nilai tukar, tingkat inflasi, dan kinerja pasar modal, menunjukkan perkembangan yang membesarkan hati. Posisi neraca pembayaran, baik transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial, mengalami perbaikan sehingga pada akhir Juli 2010 cadangan devisa kita mencapai lebih dari US$78 miliar, atau setara dengan 6 bulan impor.
Nilai tukar rupiah stabil dan bahkan akhir-akhir ini mengalami penguatan. Perkembangan nilai tukar rupiah didukung oleh kecenderungan melemahnya mata uang dolar Amerika Serikat secara global.
Namun kestabilan nilai tukar rupiah ini terutama dikarenakan, semakin kuatnya kepercayaan para pelaku pasar terhadap kinerja perekonomian kita, dan pengelolaan ekonomi makro yang kita laksanakan. Seiring dengan itu, penilaian berbagai lembaga pemeringkat internasional terus membaik, dari persepsi stabil menjadi positif dan sekarang berada pada satu level di bawah peringkat investasi. Dengan perkembangan itu, nilai tukar rupiah akan tetap mantap, dan rata-rata sepanjang tahun 2010 diperkirakan berada pada kisaran Rp 9.000 – Rp9.200 per dolar Amerika Serikat.
Sejalan dengan terpeliharanya kestabilan nilai tukar rupiah, laju inflasi selama tahun 2009 secara berangsur-angsur terus menurun. Laju inflasi tahunan yang pada akhir tahun 2008 mencapai sekitar 11,1 persen, menurun menjadi 2,8 persen pada akhir tahun 2009. Angka ini di bawah sasaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar 4,5 persen. Menurunnya laju inflasi sepanjang tahun 2009, terutama dipengaruhi oleh rendahnya laju inflasi pada bahan makanan dan komponen barang-barang yang harganya ditetapkan pemerintah.
Pada tahun 2010 ini, laju inflasi diperkirakan cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia yang mendorong kenaikan harga-harga komoditas global, dan inflasi mitra dagang utama Indonesia. Perubahan iklim yang ekstrim juga telah berdampak pada menurunnya produksi pangan dunia. Penurunan produksi seperti gandum, gula dan jagung di tingkat global, berakibat pada meningkatnya harga pangan dunia dan mendorong terjadinya inflasi.
Perkembangan inflasi di dalam negeri tentu harus kita waspadai, terutama jika itu berasal dari kenaikan harga bahan-bahan pokok. Untuk itu Pemerintah terus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan itu dengan melakukan operasi pasar, menjaga kecukupan pasokan dan ketersediaan barang, mengamankan stok di daerah, menjaga kelancaran distribusi barang, mengembangkan sistem logistik nasional, dan mengintensifkan penyuluhan pertanian agar petani lebih siap dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Pertumbuhan Ekonomi 2011 Direncanakan
Saudara-saudara, Menurunnya tekanan inflasi sepanjang tahun 2009, telah direspon dengan penurunan BI rate sejak Januari 2009. Perkembangan itu mendorong suku bunga SBI 3 bulan rata-rata dalam tahun 2009, mencapai sekitar 7,6 persen. Ini lebih rendah dari rata-rata suku bunga SBI 3 bulan tahun sebelumnya, tahun 2008, yang mencapai sekitar 9,3 persen. Kondisi moneter yang stabil diperkirakan akan terus dapat dipelihara dalam tahun 2010 dan selanjutnya.
Stabilitas ekonomi makro dan kepercayaan pasar, merupakan prasyarat untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Dalam tahun 2009, ketika sebagian besar negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, laju pertumbuhan PDB kita mencapai 4,5 persen. Ini menempatkan negara kita menjadi salah satu dari tiga negara yang memiliki kinerja ekonomi terbaik dalam tahun itu, di samping Tiongkok dan India. Sungguh ini sebuah prestasi yang patut kita syukuri.
Selama paruh pertama tahun 2010, pertumbuhan PDB kita mengalami percepatan. Pada triwulan I tumbuh sekitar 5,7 persen, dan pada triwulan II tumbuh sekitar 6,2 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini, didukung oleh meningkatnya ekspor kita, pulihnya investasi, serta terjaganya tingkat konsumsi masyarakat. Dengan arah perkembangan yang positif, kita optimis pertumbuhan ekonomi negara kita dalam tahun 2010 ini, diperkirakan dapat mencapai 6,0 persen, lebih tinggi dari perkiraan semula, sebesar 5,8 persen.
Berdasarkan perkembangan ekonomi global dan perekonomian domestik, kerangka ekonomi makro dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 mengambil dasar perhitungan berbagai besaran dalam RAPBN tahun 2011 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 6,3 persen; laju inflasi 5,3 persen; suku bunga SBI 3 bulan 6,5 persen; nilai tukar Rp9.300 per dolar Amerika Serikat; harga minyak US$80,0 per barel, dan lifting minyak sebesar 970 ribu barel per hari.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, di tengah pemulihan ekonomi global yang masih dibayang-bayangi oleh sejumlah ketidakpastian, Pemerintah bertekad untuk mewujudkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efektif dan berkelanjutan. APBN yang sehat harus dapat menjadi jangkar kestabilan ekonomi. Tiga indikator penting untuk ini adalah: tingkat defisit yang terkendali, rasio utang terhadap PDB yang makin menurun, dan keseimbangan primer yang positif. APBN yang kita susun harus juga dapat mengoptimalkan peran kebijakan fiskal, agar benar-benar secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memantapkan pemerataan.
APBN kita memang masih akan mengalami defisit. Keputusan melaksanakan APBN yang defisit ini diambil, karena kita masih menganggap perlu memberikan stimulus fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional kita. Stimulus fiskal ini kita perlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Stimulus fiskal juga sangat penting untuk memperluas lapangan kerja produktif, sebagaimana pada saat krisis yang terjadi pada tahun 2009. Defisit atau surplus APBN adalah bagian dari kebijakan fiskal menghadapi situasi yang timbul pada waktu itu. Namun prinsip dasar pengelolaan APBN yang sehat tetap kita pegang teguh, yaitu dalam jangka menengah, APBN harus kurang lebih seimbang.
Pengalaman negara-negara Eropa akhir-akhir ini mengingatkan kita semua untuk tidak melupakan prinsip dasar ini.
Dengan memperhatikan rambu-rambu yang saya kemukakan tadi, sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, RAPBN 2011 kita arahkan untuk mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis, guna mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan selama jangka waktu 5 tahun ke depan.
Kesepuluh sasaran strategis itu adalah; (1) ekonomi nasional tumbuh makin tinggi; (2) pengangguran makin menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik; (3) kemiskinan makin menurun; (4) pendapatan perkapita makin meningkat; (5) stabilitas ekonomi makin terjaga; (6) pembiayaan dalam negeri makin kuat dan meningkat; (7) ketahanan pangan dan air makin meningkat; (8) ketahanan energi makin meningkat; (9) daya saing ekonomi nasional makin menguat dan meningkat; dan (10) upaya pembangunan yang ramah lingkungan dengan pendekatan “ramah lingkungan” makin kita perkuat.
RAPBN 2011 Defisit Rp 115,7 Triliun
Hadirin sekalian yang saya muliakan, berdasarkan rambu-rambu, arah kebijakan, dan sasaran-sasaran strategis sebagaimana saya kemukakan tadi, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan yang terhormat, telah sepakat untuk menetapkan tema pembangunan nasional pada RKP Tahun 2011, yaitu: “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah”.
Untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada RKP tahun 2011, Pemerintah menyusun RAPBN tahun 2011 dengan postur sebagai berikut. Pendapatan negara dan hibah direncanakan sebesar Rp1.086,4 triliun, atau naik Rp94 triliun (9,5 persen) dari target APBN-P 2010. Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp1.202 triliun, atau meningkat Rp76 triliun (6,7 persen) dari pagu APBN-P 2010. Dengan demikian, RAPBN 2011 akan mengalami defisit sebesar Rp115,7 triliun, atau 1,7 persen dari PDB.
Belanja Kementerian dan Lembaga Pemerintah direncanakan sebesar Rp395,2 triliun. Belanja Lembaga-Lembaga Negara Non-Pemerintah direncanakan sebesar Rp15,2 triliun. Sedangkan, transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp378,4 triliun, meningkat 9,8 persen dari APBN-P 2010.
Sesuai dengan prioritas RKP tahun 2011, anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2011 kita arahkan untuk mencapai tujuh sasaran utama, yaitu; pertama, menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan energi; kedua, perlindungan sosial melalui BOS dan Jamkesmas; ketiga, pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM mandiri; keempat, pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; kelima, perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; keenam, penyediaan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; dan ketujuh, pemenuhan kewajiban pembayaran utang tepat waktu.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam tahun 2011 mendatang, kita tingkatkan intensitas pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan.
Selanjutnya, strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan itu, akan bertumpu pada empat pilar strategis. Keempat pilar itu adalah: (a) meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (pro-growth); (b) menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job); (c) meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor); dan (d) meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (pro-environment).
Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, pada RAPBN 2011 alokasi anggaran untuk belanja modal, direncanakan mencapai Rp121,7 triliun. Jumlah ini, naik Rp26,6 triliun atau 28 persen dari APBN-P 2010. Ini adalah kenaikan tertinggi, jika dibandingkan dengan kenaikan pada pos-pos belanja lainnya. Penekanan pada belanja modal dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara kita.
Anggaran belanja modal yang meningkat ini akan kita arahkan untuk menunjang pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur. Kita ingin membangun lebih banyak infrastruktur, seperti irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air. Langkah ini, bersama-sama dengan langkah-langkah untuk memperlancar penyerapan anggaran, kita harapkan dapat mengatasi berbagai hambatan dan sumbatan yang memacetkan pembangunan infrastruktur, dan dapat mengatasi banyaknya keterlambatan dalam proses pembangunan infrastruktur.
Kita juga terus memantapkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan ketahanan energi nasional, serta menjamin ketersediaan air baku dan pengendalian banjir. Kita juga terus membangun jaringan keterhubungan antarwilayah (domestic connectivity) termasuk pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan, daerah terpencil, dan pulau-pulau terluar.
Kelancaran pergerakan manusia, arus barang dan informasi ke seluruh wilayah nusantara sangat penting bagi daya saing ekonomi kita, bagi pemerataan pembangunan dan bagi integrasi ekonomi nasional.
Belanja Bantuan Sosial Rp 78,3 Triliun
Alokasi anggaran, juga kita gulirkan untuk melanjutkan berbagai program jaring pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor). Pada RAPBN tahun 2011, belanja bantuan sosial direncanakan mencapai Rp61,5 triliun. Disamping jumlah ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan dana BOS pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp16,8 triliun menjadi transfer ke daerah. Dengan demikian, jumlah belanja bantuan sosial, termasuk yang dialihkan menjadi transfer ke daerah dalam tahun 2011, seluruhnya mencapai Rp78,3 triliun.
Program perlindungan sosial itu kita titikberatkan pada sektor pendidikan, melalui kesinambungan program BOS; dan sektor kesehatan, melalui program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Di bidang pendidikan, berbagai program perlindungan sosial tersebut, kita harapkan dapat terus meningkatkan kualitas, daya jangkau, dan daya tampung pendidikan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Di bidang kesehatan, berbagai program perlindungan sosial itu kita arahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin, termasuk pelayanan keluarga berencana.
Sementara itu, program-program yang berbasis pemberdayaan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, pada tahun 2011 mendatang akan terus kita tingkatkan baik jumlah maupun sasarannya. Peningkatan program itu kita tujukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, agar makin dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Berbagai program pengentasan kemiskinan itu, diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di tahun 2011 pada kisaran 11,5 hingga 12,5 persen.
Semua program ini merupakan intervensi langsung negara, untuk memastikan agar manfaat pembangunan mengalir, dan tidak hanya menetes, kepada rakyat. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (growth with equity).
Gaji PNS/TNI/Polri dan Pensiunan Naik
Hadirin sekalian yang saya hormati, keberhasilan program-program tersebut sangat ditentukan oleh kinerja birokrasi pemerintahan. Untuk itu kita lanjutkan dan mantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi ini, dalam RAPBN tahun 2011, Pemerintah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun. Sasaran yang ingin kita capai dari prioritas reformasi birokrasi adalah makin mantapnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini kita lakukan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum, dan transparan. Reformasi birokrasi ini, juga kita harapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang ditopang oleh kapasitas pegawai yang memadai.
Sejalan dengan itu, untuk mendukung upaya perbaikan kesejahteraan PNS/TNI/Polri dan pensiunan, Pemerintah dalam tahun 2011 mendatang, berencana menaikkan gaji pokok PNS/TNI/Polri dan pensiun pokok sebesar rata-rata 10 persen. Pemerintah juga tetap akan memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan.
Melalui kebijakan ini, penghasilan PNS dengan pangkat terendah, meningkat dari Rp1.895.700 menjadi sekitar Rp2.000.000. Khusus bagi guru dengan pangkat terendah, pendapatannya meningkat dari Rp2.496.100 menjadi Rp2.654.000.
Perbaikan pendapatan itu dimaksudkan agar para guru dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pendidik generasi mendatang bangsa. Sementara itu, bagi anggota TNI/Polri dengan pangkat terendah, penghasilannya meningkat dari Rp2.505.200 menjadi Rp2.625.000.
Untuk menjamin kesejahteraan rakyat, negara mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat, meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya, serta menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk kebutuhan dasar masyarakat dengan harga yang terjangkau.
Untuk itu kita tetap perlu menyediakan alokasi anggaran untuk subsidi.Kendatipun demikian, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara, kita perlu menata ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran.
Kita perlu menyusun sistem seleksi yang ketat untuk menentukan sasaran penerima subsidi yang tepat. Kita perlu menggunakan basis data yang transparan. Begitu pula, kita perlu menata ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel, dan makin tepat sasaran.
Dalam tahun 2011, anggaran untuk subsidi kita rencanakan mencapai Rp184,8 triliun. Jumlah ini, turun Rp16,5 triliun dari beban anggaran subsidi tahun sebelumnya sebesar Rp201,3 triliun.
Sejak bulan Juli 2010, kita telah menetapkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 12 hingga 15 persen bagi kalangan industri dan pelanggan di atas 900 VA. Persentase kenaikan itu telah kita hitung dengan sangat cermat dan hati-hati. Kenaikan TDL ini diharapkan tidak memberikan potensi beban yang memberatkan biaya produksi bagi kalangan industri. Khusus bagi pelanggan pengguna rumah tangga dan pelaku usaha mikro dan usaha kecil, TDL tidak dinaikkan.
Pemerintah juga bertekad untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang tepat waktu. Hal ini penting kita lakukan, demi menjaga kredibilitas kita di mata pelaku pasar, baik domestik maupun internasional. Pada RAPBN 2011, alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang, direncanakan mencapai Rp116,4 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp80,4 triliun, dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp36,0 triliun.
Ke depan, prinsip untuk mengambil pinjaman secara berhati-hati dan selektif akan tetap kita pegang. Pinjaman baru harus digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang produktif, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Hasil dari kegiatan produktif dan manfaat ekonomi itu, kelak dapat kita gunakan untuk memperbesar kapasitas fiskal serta membayar kembali kewajiban cicilan utang pokok dan bunganya.
Program Kementerian Negara dan Lembaga
Saudara-saudara, Dari rencana alokasi anggaran belanja Kementerian Negara dan Lembaga sebagaimana saya kemukakan tadi, sebesar Rp120,4 triliun atau 29,3 persen direncanakan untuk mendukung program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Sebesar Rp161,2 triliun atau 39,3 persen, akan digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan di bidang perekonomian. Sementara itu, program-program dan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat akan mendapatkan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp128,8 triliun, atau 34,4 persen dari keseluruhan belanja Kementerian Negara dan Lembaga.
Lebih lanjut dapat saya kemukakan bahwa, berdasarkan prioritas RKP 2011– dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara dan Lembaga — dalam RAPBN 2011, terdapat beberapa Kementerian Negara dan Lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar. Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56,5 triliun; kedua, Kementerian Pendidikan Nasional, sebesar Rp50,3 triliun; ketiga, Kementerian Pertahanan, sebesar Rp45,2 triliun; keempat, Kementerian Agama, sebesar Rp31,0 triliun; dan kelima, Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebesar Rp28,3 triliun.
Saudara-saudara, Prioritas alokasi anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, kita fokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Anggaran itu akan kita gunakan antara lain untuk melaksanakan pembangunan fly over dan underpass sepanjang 4.551 meter; serta jembatan sepanjang 2.119 meter. Kita juga akan melakukan preservasi jalan dan jembatan masing-masing sepanjang 35.961 kilometer dan 212.360 meter; serta meningkatkan kapasitas jalan sepanjang 2.613 kilometer.
Selain itu, kita manfaatkan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan lingkungan hunian masyarakat untuk 1.500 desa di pulau kecil, desa tertinggal dan terpencil. Kita juga akan melanjutkan pembangunan 8 waduk yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan pembangunan; menyelesaikan pembangunan 34 embung/situ; serta menyelesaikan rehabilitasi 2 waduk. Di bidang perhubungan, anggaran belanja akan kita gunakan untuk pengembangan dan rehabilitasi 118 bandar udara, dan pembangunan 14 bandar udara baru. Di samping itu, anggaran yang sama juga akan kita manfaatkan untuk pembangunan jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda sepanjang 85,06 Km; serta peningkatan kondisi dan keandalan jalur kereta api sepanjang 126,12 kilometer.
Anggaran pada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, kita fokuskan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal di semua jenjang pendidikan. Anggaran tersebut juga direncanakan untuk meningkatkan daya jangkau dan daya tampung sekolah melalui kegiatan pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru. Selain itu, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetap diberikan bagi sekolah, madrasah, pesantren salafiyah, dan sekolah keagamaan non-Islam yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
Anggaran pendidikan juga direncanakan untuk memberikan beasiswa bagi siswa miskin pada semua jenjang. Insya Allah, dengan alokasi anggaran sebesar itu, kita dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas menjadi 7,75 tahun. Kita juga akan dapat menurunkan angka buta aksara, serta menurunkan disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan.
Sementara itu, alokasi anggaran pada Kementerian Pertahanan diprioritaskan untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan. Anggaran itu, juga dialokasikan untuk memenuhi sarana-prasarana dalam rangka menuju pencapaian sasaran “kekuatan minimum esensial”, serta peningkatan kemampuan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
Prioritas alokasi anggaran bagi Kepolisian Negara RI ditujukan untuk menurunkan gangguan kamtibmas, baik melalui pengembangan langkah-langkah strategis maupun pencegahan potensi gangguan keamanan, baik kualitas maupun kuantitas. Anggaran itu, juga digunakan untuk penanggulangan sumber penyebab kejahatan, gangguan ketertiban, dan konflik di masyarakat.
Selain kelima Kementerian Negara dan Lembaga, juga terdapat beberapa Kementerian Negara dan Lembaga yang akan memperoleh alokasi anggaran di atas Rp10 triliun. Kementerian Negara dan Lembaga itu adalah Kementerian Kesehatan dengan alokasi anggaran Rp26,2 triliun, utamanya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di rumah sakit, dan meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15,1 triliun, untuk mendukung pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi secara optimal; Kementerian Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp16,8 triliun untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian dalam arti luas; Kementerian Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp16,5 triliun, untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan; dan Kementerian Dalam Negeri dengan alokasi anggaran Rp13,3 triliun, untuk program PNPM perdesaan, dan sistem administrasi kependudukan.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, Pengalaman menunjukkan, bahwa komposisi anggaran belanja negara kita, masih didominasi oleh belanja mengikat yang bersifat wajib. Komposisi anggaran kita banyak digunakan untuk belanja pegawai, sebagian besar belanja barang, pembayaran bunga utang, dan berbagai jenis subsidi. Akibatnya, dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan lainnya yang lebih produktif, menjadi terbatas. Ruang gerak yang tersedia bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal dalam bentuk stimulasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, juga relatif terbatas. Ke depan, anggaran untuk stimulasi kegiatan ekonomi masyarakat perlu makin kita perbesar. Sebaliknya, belanja rutin operasional akan terus kita susutkan persentasenya.
Menyikapi kondisi itu, Pemerintah telah dan akan terus menyempurnakan pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kualitas belanja negara. Dalam rangka reformasi penganggaran, kita percepat pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja. Dalam sistem penganggaran yang baru ini, kita tekankan pada pencapaian hasil dan keluaran dari setiap program/kegiatan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang terbatas.
Reformasi di bidang penganggaran ini, sesungguhnya telah kita lakukan secara bertahap sejak tahun 2010 ini, pada 6 Kementerian Negara dan lembaga, sebagai pilot project. Keenam Kementerian Negara dan Lembaga itu adalah: Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, dan Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kita menargetkan pada tahun 2011 nanti, semua Kementerian Negara dan Lembaga telah menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah.
Langkah menuju ke arah itu, telah kita mulai tahun ini. Kita telah berhasil menyelesaikan restrukturisasi program dan kegiatan Kementerian Negara dan Lembaga. Tahun lalu, kita juga telah mulai menerapkan kebijakan reward and punishment system berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja Kementerian Negara dan Lembaga. Pada tahun ini, kita sempurnakan format rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKA-KL).
Transfer ke Daerah Rp378,4 Triliun
Saudara-saudara, pada saat yang bersamaan, kita terapkan kerangka pengeluaran jangka menengah. Dengan sistem ini, maka perencanaan penganggaran belanja dari setiap satuan kerja pada semua Kementerian Negara dan Lembaga, harus memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam perspektif lebih dari satu tahun. Penerapan kedua sistem penganggaran ini, akan terus kita sempurnakan di masa mendatang.
Reformasi penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara, juga kita berlakukan secara menyeluruh untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang sebagian besar pendanaannya masih bergantung pada transfer ke daerah.
Pendanaan pembangunan melalui transfer ke daerah, merupakan bagian dari pendanaan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pendanaan ini bertujuan untuk mendukung konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk menunjang penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal itulah, pada tahun 2011 mendatang, seperti saya singgung di depan, alokasi anggaran transfer ke daerah direncanakan mencapai Rp378,4 triliun, atau naik 9,8 persen dari APBN-P 2010. Dari anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2011 tersebut, dana perimbangan direncanakan mencapai Rp329,1 triliun, atau naik Rp14,7 triliun (4,7 persen), bila dibandingkan dengan APBN-P 2010.
Kenaikan terbesar dari Dana Perimbangan, berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang dalam RAPBN 2011 direncanakan mencapai Rp221,9 triliun. Jumlah ini, naik Rp18,3 triliun atau sekitar 9,0 persen, bila dibandingkan dengan alokasi DAU tahun 2010. Dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan yang berkeseimbangan, DAU dialokasikan sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Penggunaannya, diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. Berkaitan dengan itu, saya minta agar DAU ini dapat benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan perbaikan kesejahteraan rakyat.
Di samping itu, kenaikan dana perimbangan juga berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam RAPBN 2011, DAK direncanakan mencapai Rp25,2 triliun, naik Rp4,1 triliun atau sekitar 19,4 persen dari APBN-P 2010. Peningkatan anggaran DAK ini disebabkan oleh adanya penambahan 5 (lima) bidang baru. Kelima bidang itu, meliputi bidang transportasi perdesaan, bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan, bidang listrik perdesaan, bidang perumahan dan permukiman, serta bidang keselamatan transportasi darat.
Selain itu, pengalokasian DAK dalam RAPBN 2011 juga mempertimbangkan karakteristik kewilayahan, dengan tetap memperhatikan daerah tertinggal, wilayah perdesaan, dan wilayah perbatasan dengan negara lain sebagai penerima alokasi DAK. Dengan cara itu, diharapkan kita mampu memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah, untuk dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah.
Untuk mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang berdimensi lingkungan hidup, maka pengalokasian dana DAK dalam RAPBN 2011 itu, juga kita tekankan pada bidang yang berkaitan dengan upaya kita mengatasi dampak perubahan iklim. Alokasi DAK itu, kita arahkan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung mitigasi dampak perubahan iklim, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Di samping itu, alokasi DAK di bidang pertanian serta kelautan dan perikanan, juga kita arahkan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian dan perikanan.
Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dalam RAPBN 2011 mendatang direncanakan sebesar Rp82,0 triliun. Jumlah ini, terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp40,5 triliun, dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp41,5 triliun. Sesuai dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mulai tahun 2011 mendatang, DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kita alihkan menjadi Pajak Daerah.
Dana Alokasi Khusus untuk Papua, Papua Barat dan Aceh
Selain dana perimbangan, di dalam transfer ke daerah tahun 2011 tersebut, kita juga menganggarkan dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp49,3 triliun. Jumlah ini, naik Rp19,1 trilun atau 63,2 persen dari APBN-P 2010 yang sebesar Rp30,2 triliun. Alokasi anggaran itu, terdiri dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp10,3 triliun, dan Dana Penyesuaian sebesar Rp39,0 triliun. Dana Otonomi Khusus itu, kita alokasikan masing-masing untuk Papua sebesar Rp3,1 triliun, Papua Barat sebesar Rp1,3 triliun, dan Aceh sebesar Rp4,4 triliun. Selain dana otonomi khusus, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp1,4 triliun.
Meningkatnya dana otonomi khusus ini merupakan komitmen dan tekad kita, pada upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua, Papua Barat dan Aceh.
Dengan demikian, dana penyesuaian tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp17,9 triliun, atau sekitar 84,4 persen dari APBN-P 2010 sebesar Rp21,2 triliun. Peningkatan dana penyesuaian yang sangat signifikan ini, terutama berasal dari pengalihan Dana BOS dari Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Transfer ke Daerah sebesar Rp16,8 triliun, dan kenaikan dana tunjangan profesi guru PNS Daerah (PNSD).
Dalam RAPBN 2011 mendatang, Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, kita rencanakan mencapai Rp17,1 triliun. Jumlah ini, naik Rp6,1 triliun atau sekitar 56,0 persen dari tahun sebelumnya. Selain itu, untuk melanjutkan kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi guru PNSD yang belum memperoleh Tunjangan Profesi Guru, pada tahun 2011 nanti kita juga masih menganggarkan Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp 3,7 triliun. Dengan peningkatan kesejahteraan guru ini, diharapkan para guru dapat memberikan kontribusi peningkatan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tanggungjawabnya.
Demikian pula, dalam tahun 2011 mendatang, kita juga masih tetap mengalokasikan dana insentif daerah bidang pendidikan sebesar Rp1,4 triliun.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, Pada lingkup pembangunan daerah, jumlah daerah otonom yang akan mendapatkan Dana Perimbangan dari APBN Tahun Anggaran 2011 sebanyak 524 daerah otonom, terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Sejalan dengan tanggung jawab dan kewenangan daerah yang makin besar, transfer dana APBN ke daerah selama kurun waktu 2005-2011, meningkat secara tajam lebih dari dua kali lipat; dari Rp 150,5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 378,4 triliun pada RAPBN 2011.
Sesuai dengan prinsip money follows function, makin besar tanggung jawab yang diserahkan ke daerah, makin besar pula alokasi anggaran yang ikut didesentralisasikan.
Selain anggaran transfer ke daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam sistem APBD, sebagian besar dari dana APBN pada dasarnya juga mengalir ke daerah. Aliran dana-dana itu antara lain, berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, serta dana untuk melaksanakan program dan kegiatan instansi vertikal di daerah. Selain itu, masih ada lagi berupa dana bantuan langsung, berupa PNPM, BOS, JAMKESMAS dan BLT bersyarat yang sering disebut sebagai PKH, serta berbagai jenis subsidi (BBM, listrik, pangan, pupuk, dan benih).
Aliran APBN ke Daerah 60%
Secara keseluruhan, aliran dana APBN ke daerah saat ini mencapai lebih dari 60 persen dari total belanja APBN. Besarnya dana APBN yang mengalir ke daerah, menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah dalam menjalankan desentralisasi dan otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Dengan makin besarnya dana APBN yang dialokasikan ke daerah-daerah, maka peran Gubernur baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam mengkoordinasikan pengelolaan anggaran di daerah, menjadi sangat penting. Karena itu, mulai tahun 2011, peran Gubernur lebih kita optimalkan sesuai PP Nomor 19 Tahun 2010, yang mengamanatkan para Gubernur untuk melakukan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara provinsi dengan instansi vertikal, antarinstansi vertikal, serta antarkabupaten/kota di wilayah provinsi.
Di sisi lain, dengan makin besarnya dana APBN yang dialirkan ke daerah-daerah, sudah seharusnya diikuti oleh kompetensi dan tanggung jawab penuh dari segenap aparatur pemerintahan di daerah. Aparatur Pemerintah Daerah harus mampu memelihara dan meningkatkan akuntabilitas kinerja, mencegah korupsi, dan memantapkan reformasi birokrasi. Pemerintah Daerah juga harus meningkatkan kualitas belanja (quality of spending), dengan memastikan APBD benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, pembangunan daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, disamping berkepentingan terhadap penyelenggaraan aktivitas sektoral di daerah, juga berkepentingan terhadap aktivitas pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Dalam RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014, kita menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif berbasis kewilayahan.
Pertama, kita mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Kedua, meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau guna mendukung perekonomian domestik.
Dalam mewujudkan ekonomi wilayah, strategi ketiga yang kita upayakan adalah meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di setiap daerah. Selain itu, kita mendorong juga percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana. Terakhir, dengan mempertimbangkan potensi laut, kita terus mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan. Konsep minapolitan dikembangkan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian lokal.
Saya beserta jajaran pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, terus bekerja dan berupaya menjalankan, sekaligus menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah kita telah menyusun Desain Dasar Penataan Daerah yang bertujuan untuk memperkuat integrasi bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks memperkuat pelayanan publik di daerah-daerah, pemerintah melakukan evaluasi secara berkala untuk memonitor penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah-daerah, termasuk mengevaluasi daerah-daerah otonom baru.
Demikian pula, dari waktu ke waktu, kita melanjutkan desentralisasi fiskal, sekaligus memperkuat kapasitas aparatur daerah dan kelembagaan pemerintah daerah, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sementara itu, Pemerintah juga memberikan perhatian yang lebih tinggi kepada Papua, Papua Barat, dan Aceh melalui alokasi Dana Otonomi Khusus. Saya berharap Dana Otonomi Khusus itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat. Namun, saya juga meminta dilaksanakan pengawasan yang lebih efektif dalam penggunaan Dana Otonomi Khusus tersebut.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, Untuk memenuhi kebutuhan belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, maka sumber-sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah, harus kita tingkatkan seoptimal mungkin agar dapat memperkuat kapasitas fiskal kita.
Penerimaan Pajak Rp 839,5 Triliun
Dalam RAPBN 2011 mendatang, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp839,5 triliun, atau menyumbang sekitar 77 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Jumlah itu, berarti mengalami kenaikan sebesar Rp96,2 triliun, atau sekitar 13 persen dari target penerimaan perpajakan tahun 2010. Dengan total penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB, atau tax ratio kita mengalami peningkatan dari 11,9 persen di tahun 2010 menjadi 12,0 persen di tahun 2011.
Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2011, Pemerintah terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan. Kebijakan perpajakan terus kita sempurnakan, dengan melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Kita lanjutkan langkah-langkah penggalian potensi pajak dan reformasi pengawasan pajak. Saat ini, pemerintah juga tengah melakukan langkah-langkah reformasi di bidang peradilan pajak. Kita tingkatkan fungsi litigasi lembaga Peradilan Pajak. Kita sempurnakan pula mekanisme keberatan dan banding untuk meningkatkan pengawasan, dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Langkah-langkah itu, juga kita sertai dengan pemberian sanksi yang berat bagi mereka yang melakukan penyelewengan termasuk bagi aparat perpajakan.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam tahun 2011 direncanakan mencapai Rp 243,1 triliun, atau menyumbang lebih dari 22 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan lifting migas. Upaya ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal dan nonfiskal, penyempurnaan pengaturan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sektor migas, serta penyediaan infrastruktur migas.
Sementara itu, optimalisasi penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN, kita upayakan melalui peningkatan kinerja BUMN, antara lain dengan melanjutkan langkah restrukturisasi yang makin terarah dan efektif, memantapkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dan melakukan sinergi antar-BUMN.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, Sebagaimana telah saya kemukakan di depan, defisit anggaran dalam RAPBN 2011 diperkirakan sebesar Rp115,7 triliun, atau 1,7 persen terhadap PDB.
Jumlah ini turun Rp18,1 triliun atau sekitar 13 persen dari target defisit anggaran dalam APBN-P 2010 sebesar Rp133,7 triliun atau 2,1 persen terhadap PDB. Penurunan defisit anggaran ini, berkaitan dengan arah kebijakan konsolidasi fiskal dalam rangka mewujudkan anggaran yang lebih sehat dan berimbang di masa datang. Defisit yang terlalu tinggi, makin meningkatkan utang kita di atas rasio yang aman, dan akan membebani pemerintahan yang akan datang.
Untuk membiayai defisit anggaran itu, Pemerintah akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah itu kita lakukan dengan tetap berorientasi pada pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan, serta beban dan risiko seminimal mungkin.
Sumber utama pembiayaan dalam negeri, akan tetap berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sumber pembiayaan luar negeri akan berasal dari penarikan pinjaman luar negeri, berupa pinjaman program dan pinjaman proyek.
Dengan langkah-langkah itulah, kita upayakan penurunan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dari sekitar 27,8 persen pada akhir tahun 2010 menjadi sekitar 26,0 persen pada akhir tahun 2011. Penurunan rasio utang Pemerintah terhadap PDB, Insya Allah, dapat memperkuat struktur ketahanan fiskal kita, sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Inilah bagian dari upaya kita untuk memelihara ketahanan ekonomi.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, Sebelum mengakhiri keterangan pemerintah ini, izinkan saya menggunakan kesempatan yang baik ini, untuk mengajak Dewan yang terhormat, para pimpinan dan anggota lembaga negara, para menteri dan pimpinan lembaga nonkementerian, para Gubernur, para Bupati/Wali Kota, dan segenap komponen bangsa, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pengelolaan APBN kita. Mari kita pertajam fokus dan prioritas alokasi belanja Negara untuk mencapai empat pilar pembangunan kita, yaitu: pro pertumbuhan ekonomi; pro penciptaan lapangan kerja; pro pengentasan kemiskinan; dan pro lingkungan hidup.
Akhirnya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh anggota DPR RI dan DPD RI, atas kesediaannya untuk hadir bersama dalam sidang yang terhormat ini. Terima kasih dan penghargaan yang sama, saya sampaikan kepada para anggota lembaga-lembaga Negara dan para hadirin sekalian.
Atas segala perhatian, kerjasama, dan dukungan para anggota Dewan Yang Terhormat beserta seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih.Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua dalam membangun bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang besar, maju, demokratis, berkeadilan, dan sejahtera.
Terima kasih, Wassalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
* Belanja Bantuan Sosial Naik, Menjadi Rp 78,3 Triliun
* Peran Gubernur Dioptimalkan Sesuai PP No 19/2010
* 2011 Gaji PNS/TNI/Polri dan Pensiunan Naik 10 Persen
Jakarta (SIB)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (16/8) menyampaikan pidato pengantar nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 di hadapan anggota DPR dan DPD di Gedung DPR/MPR RI Jakarta.
Bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan, pidato Presiden ini cukup menggembirakan karena pemerintah menganggarkan kenaikan gaji 10% serta pemberian gaji dan pensiunan ke-13 sebagaimana yang sudah terealisasi tahun ini. Selain itu presiden juga memaparkan secara rinci sasaran yang akan dicapai tahun 2011 mendatang, khususnya menyangkut pertumbuhan ekonomi yang direncanakan 6,3 persen. Ini dapat dicapai dengan peningkatan dana alokasi khusus dan umum serta belanja bantuan sosial ke daerah yang mencapai Rp 78,3 triliun.
Dalam RAPBN 2011 itu, pendapatan negara dan hibah direncanakan Rp 1.086,4 triliun atau naik 9,5 persen dari target APBN 2010. Sementara belanja negara Rp 1.202 triliun atau naik 6,7 persen. Sehingga RAPBN 2011 mengalami defisit Rp 115,7 triliun atau 1,7 persen dari PDB.
Seiring dengan meningkatnya terus aliran dana APBN ke daerah yang untuk 2011 mencapai 60 persen maka pemerintah pusat akan lebih mengoptimalkan peran gubernur sesuai dengan PP No 19 tahun 2010 yang mengamanatkan peran gubernur melakukan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar propinsi dengan instansi vertikal, antarinstansi vertikal, serta antarkabupaten/kota di wilayah propinsi.
Berikut uraian pidato kepala negara selengkapnya.
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin sekalian yang saya muliakan, Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, alhamdullillah, pada siang hari ini, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk mengikuti sidang lanjutan yang terhormat ini.
Setelah tadi pagi saya menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada kesempatan ini, ijinkan saya untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya, ke hadapan Sidang Dewan Yang Terhormat ini.
Saudara-saudara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2011, telah kita susun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi terkini, baik domestik maupun internasional. RAPBN juga disusun dengan sasaran jangka menengah yang ingin kita capai, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RAPBN 2011 disusun dengan berpedoman pada Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011. RAPBN 2011 juga disusun dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) serta pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), yang disampaikan dalam Forum Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2011 beberapa waktu yang lalu.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak pertengahan tahun 2009 lalu, perekonomian global sesungguhnya memperlihatkan perkembangan yang positif. Keadaan yang makin baik ini berlanjut hingga semester I tahun 2010.
Namun, di tengah membaiknya kondisi perekonomian global, dunia dicemaskan oleh krisis utang dan keuangan Yunani yang dampaknya meluas menjadi penurunan kepercayaan pasar terhadap stabilitas keuangan di kawasan Uni Eropa. Sementara itu, sejumlah indikator mengisyaratkan bahwa kebangkitan kembali ekonomi Amerika Serikat ternyata lebih lambat daripada yang diperkirakan semula. Alhamdulillah, di kawasan Asia kebangkitan ekonomi masih terus bergulir.
Di tengah pemulihan perekonomian global, yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian itu, perekonomian Indonesia terus menunjukkan perbaikan.
Beberapa indikator ekonomi utama, seperti neraca pembayaran, nilai tukar, tingkat inflasi, dan kinerja pasar modal, menunjukkan perkembangan yang membesarkan hati. Posisi neraca pembayaran, baik transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial, mengalami perbaikan sehingga pada akhir Juli 2010 cadangan devisa kita mencapai lebih dari US$78 miliar, atau setara dengan 6 bulan impor.
Nilai tukar rupiah stabil dan bahkan akhir-akhir ini mengalami penguatan. Perkembangan nilai tukar rupiah didukung oleh kecenderungan melemahnya mata uang dolar Amerika Serikat secara global.
Namun kestabilan nilai tukar rupiah ini terutama dikarenakan, semakin kuatnya kepercayaan para pelaku pasar terhadap kinerja perekonomian kita, dan pengelolaan ekonomi makro yang kita laksanakan. Seiring dengan itu, penilaian berbagai lembaga pemeringkat internasional terus membaik, dari persepsi stabil menjadi positif dan sekarang berada pada satu level di bawah peringkat investasi. Dengan perkembangan itu, nilai tukar rupiah akan tetap mantap, dan rata-rata sepanjang tahun 2010 diperkirakan berada pada kisaran Rp 9.000 – Rp9.200 per dolar Amerika Serikat.
Sejalan dengan terpeliharanya kestabilan nilai tukar rupiah, laju inflasi selama tahun 2009 secara berangsur-angsur terus menurun. Laju inflasi tahunan yang pada akhir tahun 2008 mencapai sekitar 11,1 persen, menurun menjadi 2,8 persen pada akhir tahun 2009. Angka ini di bawah sasaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar 4,5 persen. Menurunnya laju inflasi sepanjang tahun 2009, terutama dipengaruhi oleh rendahnya laju inflasi pada bahan makanan dan komponen barang-barang yang harganya ditetapkan pemerintah.
Pada tahun 2010 ini, laju inflasi diperkirakan cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia yang mendorong kenaikan harga-harga komoditas global, dan inflasi mitra dagang utama Indonesia. Perubahan iklim yang ekstrim juga telah berdampak pada menurunnya produksi pangan dunia. Penurunan produksi seperti gandum, gula dan jagung di tingkat global, berakibat pada meningkatnya harga pangan dunia dan mendorong terjadinya inflasi.
Perkembangan inflasi di dalam negeri tentu harus kita waspadai, terutama jika itu berasal dari kenaikan harga bahan-bahan pokok. Untuk itu Pemerintah terus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan itu dengan melakukan operasi pasar, menjaga kecukupan pasokan dan ketersediaan barang, mengamankan stok di daerah, menjaga kelancaran distribusi barang, mengembangkan sistem logistik nasional, dan mengintensifkan penyuluhan pertanian agar petani lebih siap dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Pertumbuhan Ekonomi 2011 Direncanakan
Saudara-saudara, Menurunnya tekanan inflasi sepanjang tahun 2009, telah direspon dengan penurunan BI rate sejak Januari 2009. Perkembangan itu mendorong suku bunga SBI 3 bulan rata-rata dalam tahun 2009, mencapai sekitar 7,6 persen. Ini lebih rendah dari rata-rata suku bunga SBI 3 bulan tahun sebelumnya, tahun 2008, yang mencapai sekitar 9,3 persen. Kondisi moneter yang stabil diperkirakan akan terus dapat dipelihara dalam tahun 2010 dan selanjutnya.
Stabilitas ekonomi makro dan kepercayaan pasar, merupakan prasyarat untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Dalam tahun 2009, ketika sebagian besar negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, laju pertumbuhan PDB kita mencapai 4,5 persen. Ini menempatkan negara kita menjadi salah satu dari tiga negara yang memiliki kinerja ekonomi terbaik dalam tahun itu, di samping Tiongkok dan India. Sungguh ini sebuah prestasi yang patut kita syukuri.
Selama paruh pertama tahun 2010, pertumbuhan PDB kita mengalami percepatan. Pada triwulan I tumbuh sekitar 5,7 persen, dan pada triwulan II tumbuh sekitar 6,2 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini, didukung oleh meningkatnya ekspor kita, pulihnya investasi, serta terjaganya tingkat konsumsi masyarakat. Dengan arah perkembangan yang positif, kita optimis pertumbuhan ekonomi negara kita dalam tahun 2010 ini, diperkirakan dapat mencapai 6,0 persen, lebih tinggi dari perkiraan semula, sebesar 5,8 persen.
Berdasarkan perkembangan ekonomi global dan perekonomian domestik, kerangka ekonomi makro dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 mengambil dasar perhitungan berbagai besaran dalam RAPBN tahun 2011 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 6,3 persen; laju inflasi 5,3 persen; suku bunga SBI 3 bulan 6,5 persen; nilai tukar Rp9.300 per dolar Amerika Serikat; harga minyak US$80,0 per barel, dan lifting minyak sebesar 970 ribu barel per hari.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, di tengah pemulihan ekonomi global yang masih dibayang-bayangi oleh sejumlah ketidakpastian, Pemerintah bertekad untuk mewujudkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efektif dan berkelanjutan. APBN yang sehat harus dapat menjadi jangkar kestabilan ekonomi. Tiga indikator penting untuk ini adalah: tingkat defisit yang terkendali, rasio utang terhadap PDB yang makin menurun, dan keseimbangan primer yang positif. APBN yang kita susun harus juga dapat mengoptimalkan peran kebijakan fiskal, agar benar-benar secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memantapkan pemerataan.
APBN kita memang masih akan mengalami defisit. Keputusan melaksanakan APBN yang defisit ini diambil, karena kita masih menganggap perlu memberikan stimulus fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional kita. Stimulus fiskal ini kita perlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Stimulus fiskal juga sangat penting untuk memperluas lapangan kerja produktif, sebagaimana pada saat krisis yang terjadi pada tahun 2009. Defisit atau surplus APBN adalah bagian dari kebijakan fiskal menghadapi situasi yang timbul pada waktu itu. Namun prinsip dasar pengelolaan APBN yang sehat tetap kita pegang teguh, yaitu dalam jangka menengah, APBN harus kurang lebih seimbang.
Pengalaman negara-negara Eropa akhir-akhir ini mengingatkan kita semua untuk tidak melupakan prinsip dasar ini.
Dengan memperhatikan rambu-rambu yang saya kemukakan tadi, sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, RAPBN 2011 kita arahkan untuk mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis, guna mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan selama jangka waktu 5 tahun ke depan.
Kesepuluh sasaran strategis itu adalah; (1) ekonomi nasional tumbuh makin tinggi; (2) pengangguran makin menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik; (3) kemiskinan makin menurun; (4) pendapatan perkapita makin meningkat; (5) stabilitas ekonomi makin terjaga; (6) pembiayaan dalam negeri makin kuat dan meningkat; (7) ketahanan pangan dan air makin meningkat; (8) ketahanan energi makin meningkat; (9) daya saing ekonomi nasional makin menguat dan meningkat; dan (10) upaya pembangunan yang ramah lingkungan dengan pendekatan “ramah lingkungan” makin kita perkuat.
RAPBN 2011 Defisit Rp 115,7 Triliun
Hadirin sekalian yang saya muliakan, berdasarkan rambu-rambu, arah kebijakan, dan sasaran-sasaran strategis sebagaimana saya kemukakan tadi, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan yang terhormat, telah sepakat untuk menetapkan tema pembangunan nasional pada RKP Tahun 2011, yaitu: “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah”.
Untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada RKP tahun 2011, Pemerintah menyusun RAPBN tahun 2011 dengan postur sebagai berikut. Pendapatan negara dan hibah direncanakan sebesar Rp1.086,4 triliun, atau naik Rp94 triliun (9,5 persen) dari target APBN-P 2010. Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp1.202 triliun, atau meningkat Rp76 triliun (6,7 persen) dari pagu APBN-P 2010. Dengan demikian, RAPBN 2011 akan mengalami defisit sebesar Rp115,7 triliun, atau 1,7 persen dari PDB.
Belanja Kementerian dan Lembaga Pemerintah direncanakan sebesar Rp395,2 triliun. Belanja Lembaga-Lembaga Negara Non-Pemerintah direncanakan sebesar Rp15,2 triliun. Sedangkan, transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp378,4 triliun, meningkat 9,8 persen dari APBN-P 2010.
Sesuai dengan prioritas RKP tahun 2011, anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2011 kita arahkan untuk mencapai tujuh sasaran utama, yaitu; pertama, menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan energi; kedua, perlindungan sosial melalui BOS dan Jamkesmas; ketiga, pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM mandiri; keempat, pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; kelima, perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; keenam, penyediaan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; dan ketujuh, pemenuhan kewajiban pembayaran utang tepat waktu.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam tahun 2011 mendatang, kita tingkatkan intensitas pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan.
Selanjutnya, strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan itu, akan bertumpu pada empat pilar strategis. Keempat pilar itu adalah: (a) meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (pro-growth); (b) menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job); (c) meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor); dan (d) meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (pro-environment).
Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, pada RAPBN 2011 alokasi anggaran untuk belanja modal, direncanakan mencapai Rp121,7 triliun. Jumlah ini, naik Rp26,6 triliun atau 28 persen dari APBN-P 2010. Ini adalah kenaikan tertinggi, jika dibandingkan dengan kenaikan pada pos-pos belanja lainnya. Penekanan pada belanja modal dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara kita.
Anggaran belanja modal yang meningkat ini akan kita arahkan untuk menunjang pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur. Kita ingin membangun lebih banyak infrastruktur, seperti irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air. Langkah ini, bersama-sama dengan langkah-langkah untuk memperlancar penyerapan anggaran, kita harapkan dapat mengatasi berbagai hambatan dan sumbatan yang memacetkan pembangunan infrastruktur, dan dapat mengatasi banyaknya keterlambatan dalam proses pembangunan infrastruktur.
Kita juga terus memantapkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan ketahanan energi nasional, serta menjamin ketersediaan air baku dan pengendalian banjir. Kita juga terus membangun jaringan keterhubungan antarwilayah (domestic connectivity) termasuk pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan, daerah terpencil, dan pulau-pulau terluar.
Kelancaran pergerakan manusia, arus barang dan informasi ke seluruh wilayah nusantara sangat penting bagi daya saing ekonomi kita, bagi pemerataan pembangunan dan bagi integrasi ekonomi nasional.
Belanja Bantuan Sosial Rp 78,3 Triliun
Alokasi anggaran, juga kita gulirkan untuk melanjutkan berbagai program jaring pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor). Pada RAPBN tahun 2011, belanja bantuan sosial direncanakan mencapai Rp61,5 triliun. Disamping jumlah ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan dana BOS pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp16,8 triliun menjadi transfer ke daerah. Dengan demikian, jumlah belanja bantuan sosial, termasuk yang dialihkan menjadi transfer ke daerah dalam tahun 2011, seluruhnya mencapai Rp78,3 triliun.
Program perlindungan sosial itu kita titikberatkan pada sektor pendidikan, melalui kesinambungan program BOS; dan sektor kesehatan, melalui program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Di bidang pendidikan, berbagai program perlindungan sosial tersebut, kita harapkan dapat terus meningkatkan kualitas, daya jangkau, dan daya tampung pendidikan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Di bidang kesehatan, berbagai program perlindungan sosial itu kita arahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin, termasuk pelayanan keluarga berencana.
Sementara itu, program-program yang berbasis pemberdayaan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, pada tahun 2011 mendatang akan terus kita tingkatkan baik jumlah maupun sasarannya. Peningkatan program itu kita tujukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, agar makin dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Berbagai program pengentasan kemiskinan itu, diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di tahun 2011 pada kisaran 11,5 hingga 12,5 persen.
Semua program ini merupakan intervensi langsung negara, untuk memastikan agar manfaat pembangunan mengalir, dan tidak hanya menetes, kepada rakyat. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (growth with equity).
Gaji PNS/TNI/Polri dan Pensiunan Naik
Hadirin sekalian yang saya hormati, keberhasilan program-program tersebut sangat ditentukan oleh kinerja birokrasi pemerintahan. Untuk itu kita lanjutkan dan mantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi ini, dalam RAPBN tahun 2011, Pemerintah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun. Sasaran yang ingin kita capai dari prioritas reformasi birokrasi adalah makin mantapnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini kita lakukan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum, dan transparan. Reformasi birokrasi ini, juga kita harapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang ditopang oleh kapasitas pegawai yang memadai.
Sejalan dengan itu, untuk mendukung upaya perbaikan kesejahteraan PNS/TNI/Polri dan pensiunan, Pemerintah dalam tahun 2011 mendatang, berencana menaikkan gaji pokok PNS/TNI/Polri dan pensiun pokok sebesar rata-rata 10 persen. Pemerintah juga tetap akan memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan.
Melalui kebijakan ini, penghasilan PNS dengan pangkat terendah, meningkat dari Rp1.895.700 menjadi sekitar Rp2.000.000. Khusus bagi guru dengan pangkat terendah, pendapatannya meningkat dari Rp2.496.100 menjadi Rp2.654.000.
Perbaikan pendapatan itu dimaksudkan agar para guru dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pendidik generasi mendatang bangsa. Sementara itu, bagi anggota TNI/Polri dengan pangkat terendah, penghasilannya meningkat dari Rp2.505.200 menjadi Rp2.625.000.
Untuk menjamin kesejahteraan rakyat, negara mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat, meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya, serta menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk kebutuhan dasar masyarakat dengan harga yang terjangkau.
Untuk itu kita tetap perlu menyediakan alokasi anggaran untuk subsidi.Kendatipun demikian, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara, kita perlu menata ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran.
Kita perlu menyusun sistem seleksi yang ketat untuk menentukan sasaran penerima subsidi yang tepat. Kita perlu menggunakan basis data yang transparan. Begitu pula, kita perlu menata ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel, dan makin tepat sasaran.
Dalam tahun 2011, anggaran untuk subsidi kita rencanakan mencapai Rp184,8 triliun. Jumlah ini, turun Rp16,5 triliun dari beban anggaran subsidi tahun sebelumnya sebesar Rp201,3 triliun.
Sejak bulan Juli 2010, kita telah menetapkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 12 hingga 15 persen bagi kalangan industri dan pelanggan di atas 900 VA. Persentase kenaikan itu telah kita hitung dengan sangat cermat dan hati-hati. Kenaikan TDL ini diharapkan tidak memberikan potensi beban yang memberatkan biaya produksi bagi kalangan industri. Khusus bagi pelanggan pengguna rumah tangga dan pelaku usaha mikro dan usaha kecil, TDL tidak dinaikkan.
Pemerintah juga bertekad untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang tepat waktu. Hal ini penting kita lakukan, demi menjaga kredibilitas kita di mata pelaku pasar, baik domestik maupun internasional. Pada RAPBN 2011, alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang, direncanakan mencapai Rp116,4 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp80,4 triliun, dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp36,0 triliun.
Ke depan, prinsip untuk mengambil pinjaman secara berhati-hati dan selektif akan tetap kita pegang. Pinjaman baru harus digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang produktif, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Hasil dari kegiatan produktif dan manfaat ekonomi itu, kelak dapat kita gunakan untuk memperbesar kapasitas fiskal serta membayar kembali kewajiban cicilan utang pokok dan bunganya.
Program Kementerian Negara dan Lembaga
Saudara-saudara, Dari rencana alokasi anggaran belanja Kementerian Negara dan Lembaga sebagaimana saya kemukakan tadi, sebesar Rp120,4 triliun atau 29,3 persen direncanakan untuk mendukung program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Sebesar Rp161,2 triliun atau 39,3 persen, akan digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan di bidang perekonomian. Sementara itu, program-program dan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat akan mendapatkan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp128,8 triliun, atau 34,4 persen dari keseluruhan belanja Kementerian Negara dan Lembaga.
Lebih lanjut dapat saya kemukakan bahwa, berdasarkan prioritas RKP 2011– dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara dan Lembaga — dalam RAPBN 2011, terdapat beberapa Kementerian Negara dan Lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar. Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56,5 triliun; kedua, Kementerian Pendidikan Nasional, sebesar Rp50,3 triliun; ketiga, Kementerian Pertahanan, sebesar Rp45,2 triliun; keempat, Kementerian Agama, sebesar Rp31,0 triliun; dan kelima, Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebesar Rp28,3 triliun.
Saudara-saudara, Prioritas alokasi anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, kita fokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Anggaran itu akan kita gunakan antara lain untuk melaksanakan pembangunan fly over dan underpass sepanjang 4.551 meter; serta jembatan sepanjang 2.119 meter. Kita juga akan melakukan preservasi jalan dan jembatan masing-masing sepanjang 35.961 kilometer dan 212.360 meter; serta meningkatkan kapasitas jalan sepanjang 2.613 kilometer.
Selain itu, kita manfaatkan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan lingkungan hunian masyarakat untuk 1.500 desa di pulau kecil, desa tertinggal dan terpencil. Kita juga akan melanjutkan pembangunan 8 waduk yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan pembangunan; menyelesaikan pembangunan 34 embung/situ; serta menyelesaikan rehabilitasi 2 waduk. Di bidang perhubungan, anggaran belanja akan kita gunakan untuk pengembangan dan rehabilitasi 118 bandar udara, dan pembangunan 14 bandar udara baru. Di samping itu, anggaran yang sama juga akan kita manfaatkan untuk pembangunan jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda sepanjang 85,06 Km; serta peningkatan kondisi dan keandalan jalur kereta api sepanjang 126,12 kilometer.
Anggaran pada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, kita fokuskan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal di semua jenjang pendidikan. Anggaran tersebut juga direncanakan untuk meningkatkan daya jangkau dan daya tampung sekolah melalui kegiatan pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru. Selain itu, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetap diberikan bagi sekolah, madrasah, pesantren salafiyah, dan sekolah keagamaan non-Islam yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
Anggaran pendidikan juga direncanakan untuk memberikan beasiswa bagi siswa miskin pada semua jenjang. Insya Allah, dengan alokasi anggaran sebesar itu, kita dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas menjadi 7,75 tahun. Kita juga akan dapat menurunkan angka buta aksara, serta menurunkan disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan.
Sementara itu, alokasi anggaran pada Kementerian Pertahanan diprioritaskan untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan. Anggaran itu, juga dialokasikan untuk memenuhi sarana-prasarana dalam rangka menuju pencapaian sasaran “kekuatan minimum esensial”, serta peningkatan kemampuan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
Prioritas alokasi anggaran bagi Kepolisian Negara RI ditujukan untuk menurunkan gangguan kamtibmas, baik melalui pengembangan langkah-langkah strategis maupun pencegahan potensi gangguan keamanan, baik kualitas maupun kuantitas. Anggaran itu, juga digunakan untuk penanggulangan sumber penyebab kejahatan, gangguan ketertiban, dan konflik di masyarakat.
Selain kelima Kementerian Negara dan Lembaga, juga terdapat beberapa Kementerian Negara dan Lembaga yang akan memperoleh alokasi anggaran di atas Rp10 triliun. Kementerian Negara dan Lembaga itu adalah Kementerian Kesehatan dengan alokasi anggaran Rp26,2 triliun, utamanya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di rumah sakit, dan meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15,1 triliun, untuk mendukung pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi secara optimal; Kementerian Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp16,8 triliun untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian dalam arti luas; Kementerian Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp16,5 triliun, untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan; dan Kementerian Dalam Negeri dengan alokasi anggaran Rp13,3 triliun, untuk program PNPM perdesaan, dan sistem administrasi kependudukan.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, Pengalaman menunjukkan, bahwa komposisi anggaran belanja negara kita, masih didominasi oleh belanja mengikat yang bersifat wajib. Komposisi anggaran kita banyak digunakan untuk belanja pegawai, sebagian besar belanja barang, pembayaran bunga utang, dan berbagai jenis subsidi. Akibatnya, dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan lainnya yang lebih produktif, menjadi terbatas. Ruang gerak yang tersedia bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal dalam bentuk stimulasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, juga relatif terbatas. Ke depan, anggaran untuk stimulasi kegiatan ekonomi masyarakat perlu makin kita perbesar. Sebaliknya, belanja rutin operasional akan terus kita susutkan persentasenya.
Menyikapi kondisi itu, Pemerintah telah dan akan terus menyempurnakan pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kualitas belanja negara. Dalam rangka reformasi penganggaran, kita percepat pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja. Dalam sistem penganggaran yang baru ini, kita tekankan pada pencapaian hasil dan keluaran dari setiap program/kegiatan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang terbatas.
Reformasi di bidang penganggaran ini, sesungguhnya telah kita lakukan secara bertahap sejak tahun 2010 ini, pada 6 Kementerian Negara dan lembaga, sebagai pilot project. Keenam Kementerian Negara dan Lembaga itu adalah: Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, dan Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kita menargetkan pada tahun 2011 nanti, semua Kementerian Negara dan Lembaga telah menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah.
Langkah menuju ke arah itu, telah kita mulai tahun ini. Kita telah berhasil menyelesaikan restrukturisasi program dan kegiatan Kementerian Negara dan Lembaga. Tahun lalu, kita juga telah mulai menerapkan kebijakan reward and punishment system berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja Kementerian Negara dan Lembaga. Pada tahun ini, kita sempurnakan format rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKA-KL).
Transfer ke Daerah Rp378,4 Triliun
Saudara-saudara, pada saat yang bersamaan, kita terapkan kerangka pengeluaran jangka menengah. Dengan sistem ini, maka perencanaan penganggaran belanja dari setiap satuan kerja pada semua Kementerian Negara dan Lembaga, harus memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam perspektif lebih dari satu tahun. Penerapan kedua sistem penganggaran ini, akan terus kita sempurnakan di masa mendatang.
Reformasi penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara, juga kita berlakukan secara menyeluruh untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang sebagian besar pendanaannya masih bergantung pada transfer ke daerah.
Pendanaan pembangunan melalui transfer ke daerah, merupakan bagian dari pendanaan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pendanaan ini bertujuan untuk mendukung konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk menunjang penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal itulah, pada tahun 2011 mendatang, seperti saya singgung di depan, alokasi anggaran transfer ke daerah direncanakan mencapai Rp378,4 triliun, atau naik 9,8 persen dari APBN-P 2010. Dari anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2011 tersebut, dana perimbangan direncanakan mencapai Rp329,1 triliun, atau naik Rp14,7 triliun (4,7 persen), bila dibandingkan dengan APBN-P 2010.
Kenaikan terbesar dari Dana Perimbangan, berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang dalam RAPBN 2011 direncanakan mencapai Rp221,9 triliun. Jumlah ini, naik Rp18,3 triliun atau sekitar 9,0 persen, bila dibandingkan dengan alokasi DAU tahun 2010. Dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan yang berkeseimbangan, DAU dialokasikan sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Penggunaannya, diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. Berkaitan dengan itu, saya minta agar DAU ini dapat benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan perbaikan kesejahteraan rakyat.
Di samping itu, kenaikan dana perimbangan juga berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam RAPBN 2011, DAK direncanakan mencapai Rp25,2 triliun, naik Rp4,1 triliun atau sekitar 19,4 persen dari APBN-P 2010. Peningkatan anggaran DAK ini disebabkan oleh adanya penambahan 5 (lima) bidang baru. Kelima bidang itu, meliputi bidang transportasi perdesaan, bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan, bidang listrik perdesaan, bidang perumahan dan permukiman, serta bidang keselamatan transportasi darat.
Selain itu, pengalokasian DAK dalam RAPBN 2011 juga mempertimbangkan karakteristik kewilayahan, dengan tetap memperhatikan daerah tertinggal, wilayah perdesaan, dan wilayah perbatasan dengan negara lain sebagai penerima alokasi DAK. Dengan cara itu, diharapkan kita mampu memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah, untuk dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah.
Untuk mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang berdimensi lingkungan hidup, maka pengalokasian dana DAK dalam RAPBN 2011 itu, juga kita tekankan pada bidang yang berkaitan dengan upaya kita mengatasi dampak perubahan iklim. Alokasi DAK itu, kita arahkan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung mitigasi dampak perubahan iklim, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Di samping itu, alokasi DAK di bidang pertanian serta kelautan dan perikanan, juga kita arahkan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian dan perikanan.
Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dalam RAPBN 2011 mendatang direncanakan sebesar Rp82,0 triliun. Jumlah ini, terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp40,5 triliun, dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp41,5 triliun. Sesuai dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mulai tahun 2011 mendatang, DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kita alihkan menjadi Pajak Daerah.
Dana Alokasi Khusus untuk Papua, Papua Barat dan Aceh
Selain dana perimbangan, di dalam transfer ke daerah tahun 2011 tersebut, kita juga menganggarkan dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp49,3 triliun. Jumlah ini, naik Rp19,1 trilun atau 63,2 persen dari APBN-P 2010 yang sebesar Rp30,2 triliun. Alokasi anggaran itu, terdiri dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp10,3 triliun, dan Dana Penyesuaian sebesar Rp39,0 triliun. Dana Otonomi Khusus itu, kita alokasikan masing-masing untuk Papua sebesar Rp3,1 triliun, Papua Barat sebesar Rp1,3 triliun, dan Aceh sebesar Rp4,4 triliun. Selain dana otonomi khusus, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp1,4 triliun.
Meningkatnya dana otonomi khusus ini merupakan komitmen dan tekad kita, pada upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua, Papua Barat dan Aceh.
Dengan demikian, dana penyesuaian tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp17,9 triliun, atau sekitar 84,4 persen dari APBN-P 2010 sebesar Rp21,2 triliun. Peningkatan dana penyesuaian yang sangat signifikan ini, terutama berasal dari pengalihan Dana BOS dari Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Transfer ke Daerah sebesar Rp16,8 triliun, dan kenaikan dana tunjangan profesi guru PNS Daerah (PNSD).
Dalam RAPBN 2011 mendatang, Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, kita rencanakan mencapai Rp17,1 triliun. Jumlah ini, naik Rp6,1 triliun atau sekitar 56,0 persen dari tahun sebelumnya. Selain itu, untuk melanjutkan kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi guru PNSD yang belum memperoleh Tunjangan Profesi Guru, pada tahun 2011 nanti kita juga masih menganggarkan Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp 3,7 triliun. Dengan peningkatan kesejahteraan guru ini, diharapkan para guru dapat memberikan kontribusi peningkatan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tanggungjawabnya.
Demikian pula, dalam tahun 2011 mendatang, kita juga masih tetap mengalokasikan dana insentif daerah bidang pendidikan sebesar Rp1,4 triliun.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, Pada lingkup pembangunan daerah, jumlah daerah otonom yang akan mendapatkan Dana Perimbangan dari APBN Tahun Anggaran 2011 sebanyak 524 daerah otonom, terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Sejalan dengan tanggung jawab dan kewenangan daerah yang makin besar, transfer dana APBN ke daerah selama kurun waktu 2005-2011, meningkat secara tajam lebih dari dua kali lipat; dari Rp 150,5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 378,4 triliun pada RAPBN 2011.
Sesuai dengan prinsip money follows function, makin besar tanggung jawab yang diserahkan ke daerah, makin besar pula alokasi anggaran yang ikut didesentralisasikan.
Selain anggaran transfer ke daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam sistem APBD, sebagian besar dari dana APBN pada dasarnya juga mengalir ke daerah. Aliran dana-dana itu antara lain, berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, serta dana untuk melaksanakan program dan kegiatan instansi vertikal di daerah. Selain itu, masih ada lagi berupa dana bantuan langsung, berupa PNPM, BOS, JAMKESMAS dan BLT bersyarat yang sering disebut sebagai PKH, serta berbagai jenis subsidi (BBM, listrik, pangan, pupuk, dan benih).
Aliran APBN ke Daerah 60%
Secara keseluruhan, aliran dana APBN ke daerah saat ini mencapai lebih dari 60 persen dari total belanja APBN. Besarnya dana APBN yang mengalir ke daerah, menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah dalam menjalankan desentralisasi dan otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Dengan makin besarnya dana APBN yang dialokasikan ke daerah-daerah, maka peran Gubernur baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam mengkoordinasikan pengelolaan anggaran di daerah, menjadi sangat penting. Karena itu, mulai tahun 2011, peran Gubernur lebih kita optimalkan sesuai PP Nomor 19 Tahun 2010, yang mengamanatkan para Gubernur untuk melakukan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara provinsi dengan instansi vertikal, antarinstansi vertikal, serta antarkabupaten/kota di wilayah provinsi.
Di sisi lain, dengan makin besarnya dana APBN yang dialirkan ke daerah-daerah, sudah seharusnya diikuti oleh kompetensi dan tanggung jawab penuh dari segenap aparatur pemerintahan di daerah. Aparatur Pemerintah Daerah harus mampu memelihara dan meningkatkan akuntabilitas kinerja, mencegah korupsi, dan memantapkan reformasi birokrasi. Pemerintah Daerah juga harus meningkatkan kualitas belanja (quality of spending), dengan memastikan APBD benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, pembangunan daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, disamping berkepentingan terhadap penyelenggaraan aktivitas sektoral di daerah, juga berkepentingan terhadap aktivitas pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Dalam RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014, kita menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif berbasis kewilayahan.
Pertama, kita mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Kedua, meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau guna mendukung perekonomian domestik.
Dalam mewujudkan ekonomi wilayah, strategi ketiga yang kita upayakan adalah meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di setiap daerah. Selain itu, kita mendorong juga percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana. Terakhir, dengan mempertimbangkan potensi laut, kita terus mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan. Konsep minapolitan dikembangkan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian lokal.
Saya beserta jajaran pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, terus bekerja dan berupaya menjalankan, sekaligus menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah kita telah menyusun Desain Dasar Penataan Daerah yang bertujuan untuk memperkuat integrasi bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks memperkuat pelayanan publik di daerah-daerah, pemerintah melakukan evaluasi secara berkala untuk memonitor penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah-daerah, termasuk mengevaluasi daerah-daerah otonom baru.
Demikian pula, dari waktu ke waktu, kita melanjutkan desentralisasi fiskal, sekaligus memperkuat kapasitas aparatur daerah dan kelembagaan pemerintah daerah, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sementara itu, Pemerintah juga memberikan perhatian yang lebih tinggi kepada Papua, Papua Barat, dan Aceh melalui alokasi Dana Otonomi Khusus. Saya berharap Dana Otonomi Khusus itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat. Namun, saya juga meminta dilaksanakan pengawasan yang lebih efektif dalam penggunaan Dana Otonomi Khusus tersebut.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, Untuk memenuhi kebutuhan belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, maka sumber-sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah, harus kita tingkatkan seoptimal mungkin agar dapat memperkuat kapasitas fiskal kita.
Penerimaan Pajak Rp 839,5 Triliun
Dalam RAPBN 2011 mendatang, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp839,5 triliun, atau menyumbang sekitar 77 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Jumlah itu, berarti mengalami kenaikan sebesar Rp96,2 triliun, atau sekitar 13 persen dari target penerimaan perpajakan tahun 2010. Dengan total penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB, atau tax ratio kita mengalami peningkatan dari 11,9 persen di tahun 2010 menjadi 12,0 persen di tahun 2011.
Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2011, Pemerintah terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan. Kebijakan perpajakan terus kita sempurnakan, dengan melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Kita lanjutkan langkah-langkah penggalian potensi pajak dan reformasi pengawasan pajak. Saat ini, pemerintah juga tengah melakukan langkah-langkah reformasi di bidang peradilan pajak. Kita tingkatkan fungsi litigasi lembaga Peradilan Pajak. Kita sempurnakan pula mekanisme keberatan dan banding untuk meningkatkan pengawasan, dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Langkah-langkah itu, juga kita sertai dengan pemberian sanksi yang berat bagi mereka yang melakukan penyelewengan termasuk bagi aparat perpajakan.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam tahun 2011 direncanakan mencapai Rp 243,1 triliun, atau menyumbang lebih dari 22 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan lifting migas. Upaya ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal dan nonfiskal, penyempurnaan pengaturan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sektor migas, serta penyediaan infrastruktur migas.
Sementara itu, optimalisasi penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN, kita upayakan melalui peningkatan kinerja BUMN, antara lain dengan melanjutkan langkah restrukturisasi yang makin terarah dan efektif, memantapkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dan melakukan sinergi antar-BUMN.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, Sebagaimana telah saya kemukakan di depan, defisit anggaran dalam RAPBN 2011 diperkirakan sebesar Rp115,7 triliun, atau 1,7 persen terhadap PDB.
Jumlah ini turun Rp18,1 triliun atau sekitar 13 persen dari target defisit anggaran dalam APBN-P 2010 sebesar Rp133,7 triliun atau 2,1 persen terhadap PDB. Penurunan defisit anggaran ini, berkaitan dengan arah kebijakan konsolidasi fiskal dalam rangka mewujudkan anggaran yang lebih sehat dan berimbang di masa datang. Defisit yang terlalu tinggi, makin meningkatkan utang kita di atas rasio yang aman, dan akan membebani pemerintahan yang akan datang.
Untuk membiayai defisit anggaran itu, Pemerintah akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah itu kita lakukan dengan tetap berorientasi pada pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan, serta beban dan risiko seminimal mungkin.
Sumber utama pembiayaan dalam negeri, akan tetap berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sumber pembiayaan luar negeri akan berasal dari penarikan pinjaman luar negeri, berupa pinjaman program dan pinjaman proyek.
Dengan langkah-langkah itulah, kita upayakan penurunan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dari sekitar 27,8 persen pada akhir tahun 2010 menjadi sekitar 26,0 persen pada akhir tahun 2011. Penurunan rasio utang Pemerintah terhadap PDB, Insya Allah, dapat memperkuat struktur ketahanan fiskal kita, sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Inilah bagian dari upaya kita untuk memelihara ketahanan ekonomi.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, Sebelum mengakhiri keterangan pemerintah ini, izinkan saya menggunakan kesempatan yang baik ini, untuk mengajak Dewan yang terhormat, para pimpinan dan anggota lembaga negara, para menteri dan pimpinan lembaga nonkementerian, para Gubernur, para Bupati/Wali Kota, dan segenap komponen bangsa, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pengelolaan APBN kita. Mari kita pertajam fokus dan prioritas alokasi belanja Negara untuk mencapai empat pilar pembangunan kita, yaitu: pro pertumbuhan ekonomi; pro penciptaan lapangan kerja; pro pengentasan kemiskinan; dan pro lingkungan hidup.
Akhirnya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh anggota DPR RI dan DPD RI, atas kesediaannya untuk hadir bersama dalam sidang yang terhormat ini. Terima kasih dan penghargaan yang sama, saya sampaikan kepada para anggota lembaga-lembaga Negara dan para hadirin sekalian.
Atas segala perhatian, kerjasama, dan dukungan para anggota Dewan Yang Terhormat beserta seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih.Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua dalam membangun bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang besar, maju, demokratis, berkeadilan, dan sejahtera.
Terima kasih, Wassalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langganan:
Postingan (Atom)