Jakarta (Dikdas): Tidak tercantumnya
nama guru dalam Data Pokok Pendidikan, salah satunya, disebabkan pengisian
instrumen data oleh operator sekolah tidak lengkap. Hal demikian diutarakan
Supriyatno, S.Pd., M.A, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan
dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, menanggapi keluhan sejumlah guru yang namanya belum
tercantum dalam Dapodik sehingga khawatir tidak dapat tunjangan.Seharusnya data
yang dimasukkan dalam aplikasi Dapodik lengkap. Jangan sampai ada variabel yang
kosong dan terlewat diisi. Jika ada satu saja variabel tak diisi, maka data
secara keseluruhan tidak bisa diolah. “Misalnya saya mengajar, tapi rombongan
belajarnya (rombel) tidak diisi, bagaimana bukti mengajarnya?” ucapnya.
Data Pokok Pendidikan merupakan program pendataan yang digalang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjaring tiga entitas data pokok pendidikan di
seluruh Indonesia secara individual dan relasional. Tiga entitas data tersebut
yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), dan satuan
pendidikan. Penjaringan dilakukan secara daring (dalam jaringan—online).
Instrumen pendataan pun dapat diunduh dari laman Dapodik.
Secara teknis, kepala sekolah mengumpulkan instrumen pendataan terkait siswa,
guru, dan sekolah. Data tersebut kemudian diserahkan kepada operator yang
bertugas mengunggah data ke sistem Dapodik. “Sistemnya bukan individu guru yang
mengisi, tapi operator sekolah. Karena yang punya akses, kan, operator,” jelas
Supriyatno.Dari mekanisme itu, Supriyatno menilai, tidak lengkapnya data yang
diunggah ke sistem Dapodik merupakan tanggung jawab kepala sekolah. “Mereka
tidak aware terhadap pentingnya data harus lengkap, wajar, dan
benar,” tegasnya.
Ia mencontohkan pendataan Dapodik di Kebumen dan Indramayu. Tak ada komplain
dari kedua kabupaten tersebut lantaran operator menjalankan tugasnya dengan
benar. Maka ia berharap kepala sekolah memberi perhatian lebih kepada operator
karena tugas mereka lumayan berat. “Sekolah-sekolah yang perhatian terhadap
operatornya, operatornya bekerja dengan tenang. Semua variabel datanya
dilengkapi. Mereka mulus saja,” ungkapnya.
Namun Supriyatno menggarisbawahi, aplikasi Dapodik tidak menentukan seorang
guru mendapat tunjangan atau tidak, melainkan sekadar menyajikan data secara
individual dan terelasi dengan sekolah dan rombongan belajar yang
diemban/diampu. Dapodik sekadar bahan mentah yang digunakan Direktorat
Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar untuk menyalurkan
tunjangan sesuai kriteria dan aturan yang telah ditentukan.
Hingga 11 April 2013 pukul 17.00 WIB, pendataan Dapodik telah berjalan 96,5
persen. Dari total 184.498 SD dan SMP di seluruh Indonesia, 178.049 sekolah
telah memasukkan datanya dan sekolah yang belum terjaring berjumlah 6.449. Dua
provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung dan D.I. Yogyakarta telah 100 persen
tuntas menjaring Dapodik.
Untuk mengejar ketuntasan pendataan dan meningkatkan kualitas Dapodik,
Supriyatno mengerahkan 15 operator pendataan. “Kita banyak fasilitas layanan
kepada sekolah agar mereka bisa memperbaiki data secara baik dan cepat,”
tegasnya. Fasilitas tersebut di antaranya broadcast, telepon,
jejaring sosial Facebook, surat elektronik (email), dan surat pos.
Mereka pun siap melayani operator sekolah yang datang ke sekretariat
Dapodik.
Direktur Pembinaan PTK Dikdas Sumarna Surapranata, Ph.D mengatakan, data guru
yang mendapatkan tunjangan diambil dari Dapodik. Selain itu, karena pendataan
Dapodik belum mencapai 100 persen, maka pendataan dilakukan secara manual.
“Yang kita gunakan secara total dengan Dapodik plus manual,” ucapnya.Pengecekan
secara manual dengan menghubungi operator sekolah melalui surat elektronik,
pesan layanan singkat, atau surat pos. Pengecekan juga bisa melalui kepala
sekolah dan dinas pendidikan setempat.* (Billy Antoro)
(Dirjen Dikdas)
SK Belum Keluar Bukan Kiamat
Jakarta
(Dikdas): Menanggapi sejumlah guru yang gelisah lantaran namanya belum
terjaring dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga terancam tak
mendapat tunjangan, Sumarna Surapranata, Ph.D., Direktur Pembinaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, mengatakan mereka tak perlu khawatir.
Jika data belum terjaring, kemungkinan besar pengisian instrumen pendataan oleh
operator sekolah belum lengkap. Maka yang perlu dilakukan adalah melengkapi
instrumen pendataan.
“Bagi
guru yang tidak keluar SK-nya sekarang, itu bukan kiamat. Silakan melengkapi
persyaratan-persyaratan, nanti di tengah jalan akan keluar. Haknya dari bulan
Januari tidak hilang,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 9 April
2013. Setelah data lengkap dan Surat Keputusan (SK) keluar, guru mendapat
tunjangan secara rapel tanpa ada pemotongan sepeserpun.
Sumarna
mengakui, penjaringan Dapodik belum mencapai 100 persen. Itu terjadi lantaran
banyak kendala di lapangan, seperti terbatasnya akses dan jaringan internet di
sebuah daerah. Namun jumlahnya kecil, kini sekitar 3,5 persen.
Tapi
bukan berarti pihaknya tinggal diam. Selain melalui Dapodik, penjaringan data
dilakukan pula dengan pengecekan secara manual. Operator sekolah yang
bersangkutan dihubungi baik melalui telepon, pesan layanan singkat, ataupun
surat. Kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat juga turut dihubungi. Dengan
begitu, penjaringan instrumen pendataan akan cepat tuntas.
Sumarna
menyampaikan, tunjangan khusus yaitu tunjangan untuk guru-guru yang mengabdi di
kawasan yang tergolong daerah khusus telah tersalur 100 persen. Dana tunjangan
dikirim ke rekening masing-masing guru. “Kalau tunjangan profesi baru
tersalurkan sekitar 40 persen,” ungkapnya.
1.jpg)
