Golkar Bantah Minta “Reshuffle”

Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Leo Nababan mengimbau Priyo Budi Santoso yang juga menjabat Ketua DPP Partai Golkar tidak lagi melakukan manuver politik yang bisa merugikan partainya sendiri.
“Pernyataan-pernyataan Priyo itu sifatnya pribadi, bukan mengatasnamakan partai. Karena itu, kami meminta kepada beliau untuk berhenti bermanuver, karena bisa merugikan Partai Golkar,” tegas Leo kepadaSPdiJakartaJumat(16/7).
Leo mengungkapkan, sudah dua kali Priyo yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu membuat manuver dengan pernyataannya yang jelas-jelas merugikan dan mencoreng citra Partai Golkar.
Pernyataan pertama Priyo, ungkapnya, yakni akan mempetieskan skandal Bank Century, padahal Golkar memiliki kebijakan skandal tersebut harus diusut tuntas hingga adanya proses hukum. Yang kedua, katanya, Golkar berkeinginan mendapat jatah menteri jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan merombak kabinetnya saat ini. “Apa yang diungkapkan Priyo, tidak pernah dibahas pada rapat pleno maupun rapat pengurus harian. Karena itu, pernyataannya bukan atas nama partai,tetapipribadi,”tegasnya.
Dia mengungkapkan, hingga saat ini tidak satu pun keluar pernyataan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) bahwa partainya berkeinginan untuk mendapat jatah menteri. “Kalau Priyo ingin menjadi menteri, bekerjalah lebih baik lagi, dan dekat-dekatlah dengan presiden sebagai pemeganghakprerogatif,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Informasi dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Fuad Mansyur juga mengatakan, hingga saat ini partainya belum pernah membahas tentang reshuffle kabinet. “Golkar sedang konsentrasi untuk membangun program yang sifatnya kerakyatan. Jadinya tidak benar kalau kita ngotot untuk reshuffle. Yang punya hak me-reshuffle adalah presiden, bukan kami,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan, ada kesan Partai Golkar mempunyai maksud tertentu dengan mengemukakan wacana reshuffle KIB II pascapengumuman Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap kinerja para menteri.